PELATIHAN – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo secara resmi membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Hotel Clarion Kendari, Senin (31/7/2017). (Randi Ardiansyah/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjdo menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan itu di lakukan demi meningkatkan kapasitas dan sinergitas antara penyidik aparat penegakan hukum, demi mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Juga sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, dan mendorong penerapan Undang-undang pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi khususnya di Sultra.
Sehingga dari sinergitas itu di harapkan, dapat mewujudkan kerjasama yang lebih efektif di antara instansi penegak hukum dengan auditor BPK dan BPKP dalam pemberantasan korupsi.
“Karenanya sinergi dan kerja sama ini mutlak dilaksanakan, karena tanpa kerja sama antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait. Serta partisipasi masyarakat tugas penegakan hukum khususnya penanganan perkara korupsi menjadi tidak efektif,” jelas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjdo, Senin (31/7/2017).
Tidak hanya itu, menurut Raharjdo, kegiatan ini juga berkaitan dengan koordinasi dan supervisi, pertukaran informasi antar penyidik, bantuan penyelidikan dan penuntutan. Serta bantuan percarian tersangka pidana tipikor, bantuan pelaksanakan putusan pengadilan serta bantuan pembebasan bersyarat dan bantuan personil.
(Baca Juga : Pertama Kali ke UHO, Wakil Ketua KPK Beri Kuliah Umum Anti Korupsi)
“Bagaimana pun tipikor ini merupakan masalah yang sangat besar kita hadapi, dan praktek tipikor ini terjadi di banyak bidang. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, yang anggarannya sangat besar,” ujarnya.
Kegiatan ini pun merupakan realisasi dari fungsi mekanisme pemicu atau trigger mechanism, yang di miliki KPK guna mempercepat proses penanganan perkara tipikor yang sedang di tangani apatat penegak hukum.
Tidak hanya itu, Ketua KPK juga mengugkapkan, jika memon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2018 mendatang. Aparat penegak hukum dapat melakukan harus dapat melakukan tindakan tegas dengan menangkap para pelaku money politik tanpa terkecuali.
“Sudah saat menangkap para pelaku money politik, tindakan tegas dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku money politik akan membuat pelaku tidak akan melakukan praktek money politik. Agar setelah Pilkada dapat melahirkan pimpinan politik yang kompeten,” tutupnya. (A)
Reporter: Randi Ardiansyah
Editor: Tahir Ose
