ZONASULTRA.COM, RAHA – Dalam rangka upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI datang di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra). Muna jadi wilayah kedua setelah Kabupaten Buton, dalam hal evaluasi dan monitoring program kerja pemerintah kabupaten.
Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Fungsional Korwil VIII KPK RI, Edi Suryanto mengatakan kedatangan timnya di Muna guna melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pencegahan tindak pidana korupsi.
Tak hanya Muna, monitoring juga akan digelar di seluruh kepulauan Buton. “Hari Kamis (19/9/2019) nanti ada rakor (rapat koordinasi). Ada delapan bupati yang akan dikumpulkan di Muna, termasuk Wakatobi dan Muna Barat,” terang Edi saat ditemui di Kantor Bupati Muna, Senin (16/9/2019).
Soal evaluasi kata Edi, di Muna pihaknya akan melakukan monitoring delapan sektor intervensi KPK di bidang pencegahan, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, pemberdayaan APIP, tata kelola dana desa, pendapatan daerah, dan terakhir penertiban aset.
(Baca Juga : Sengketa Aset Baubau-Buton, KPK Turun Tangan)
“Semua sektor itu kami monitoring dan evaluasi satu persatu. Apakah sudah dikerjakan. Kalau belum apa alasannya kendalanya di mana,” tegasnya.
Edi juga menegaskan jika dalam monitoring ini ditemukan adanya penyimpangan maka pihaknya mendorong untuk segera dilakukan perubahan.
“Kalau penyimpangan bersifat administrasi maka harus dituntaskan dulu karena kedatangan kami di sini bersifat pencegahan. Tapi jika ditemukan unsur tindak pidana maka kami akan proses,” urainya.
(Baca Juga : Setelah Buton, Sepekan Ini KPK Juga Bekantor di Muna)
Tahap awal dari delapan sektor itu pihaknya sudah mengidentifikasi dua yakni perencanaan dan penganggaran serta unit layanan pengadaan barang dan jasa. “Ada dua sumber masalah yang kami temukan pertama soal teknologi, pemda kurang transparansi dalam penganggaran dan kedua SDM yang masih kurang dan kompetensinya belum memadai,” ucapnya.
Makanya dalam waktu dekat ini, sebelum penetapan APBD 2020 mendatang, pihaknya mendesak Pemda Muna untuk menerapkan perencanaan elektronik yang matang agar tidak ada lagi kesalahan dalam penganggaran.
“Ini masalahnya, perencanaannya masih manual belum tersistem sehingga pelaporannya tidak maksimal. Masih banyak proyek-proyek siluman yang tiba-tiba muncul dalam penganggaran,” imbuhnya. (B)
