ZONASULTRA.COM, RAHA – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan “gerilyanya” di Sulawesi Tenggara. Kali ini, mereka mengumpulkan Bupati Muna, LM Rusman Emba dan Bupati Muna Barat (Mubar), LM Rajiun Tumada bersama jajarannya dalam rapat terbatas di kota Raha, Selasa (28/8/2018).
Koordinator KPK Wilayah Sultra KPK, Hery Nurdin mengatakan bahwa pertemuan mereka dengan jajaran Pemda Muna dan Mubar itu dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait pencegahan korupsi di dua daerah itu.
Kata dia, dalam pertemuan itu, pihaknya juga sudah mendengar paparan dari masing-masing Pemerintah Daerah (Muna dan Mubar) terkait progres capaian atas rencana aksi pencegahan korupsi yang terintegrasi.
(Baca Juga : KPK Hadir di Muna, Temui Rusman dan Rajiun)
Dia juga menjelaskan, sistem monitoring ke daerah-daerah itu sudah menggunakan online, sehingga pihaknya bisa melakukan monitoring dari manapun, baik itu dari Jakarta atau dari tempat lain.
“Tadi kita berikan beberapa catatan untuk perbaikan-perbaikan dan itu harus menjadi tugas untuk kedua daerah ini. Agar tugas ini segera dilaksanakan dan kami akan terus melakukan monitoring,” kata Hery Nurdin usai menggelar rapat bersama itu.
Sejumlah cacatan perbaikan yang diberikan KPK kepada Pemda di dua daerah itu terdiri dari perencanaan penganggaran, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), manajemen ASN, kapabilitas APIP, manajemen aset daerah, optimalisasi pendapatan daerah, dan sektor-sektor lainnya yang strategis.
Sementara itu, LM Rusman Emba mengungkapkan, kunjungan lembaga anti rasuah itu ke daerahnya diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam upaya memperbaiki permasalahan dan mekanisme administrasi di jajarannya.
“Ada delapan bidang yang menjadi catatan perbaikan yang diberikan kepada kami. Tentunya, sambil berjalan kita akan sempurnakan apa yang menjadi catatan dalam rapat tadi,” ungkapnya.
“Jadi nanti, setiap bulan kita mendapat pengawasan sejauh mana progres yang kita hasilkan. Kalau itu tidak dilaksanakan tentunya akan ada konsekuensi yang didapatkan,” tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan LM Rajiun Tumada. Kata dia, rapat itu merupakan upaya KPK dalam mensupervisi, monitoring dan evaluasi. Rapat ini dilakukan di seluruh Indonesia termaksud kabupaten Muna dan Mubar.
Seperti halnya Pemda Muna, KPK juga memberikan delapan catatan perbaikan bagi Pemda Mubar.
“Jadi delapan sektor yang dibahas tadi, ada bagian Keuangan, Bappeda, BKD, PTSP, ULP, PTSE, Kominfo, dan Aset Daerah. Itu yang dibahas tadi,” jelasnya. (B)
Reporter : Kasman
Editor : Abdul Saban
