ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) melatih 60 orang Satpam agar bekerja profesional. Para Satpam itu mulai dilatih oleh instruktur dari jajaran Polda Sultra di salah satu balai pelatihan, Puuwatu, Kendari, pada Minggu (10/3/2019).
Direktur Binmas Polda Sultra Kombes Pol Erfan Prasetyo mengatakan selama ini para peserta pelatihan itu berpakaian satpam namun statusnya abal-abal dan tidak memiliki keabsahan. Lewat kegiatan sertifikasi itu maka akan mendorong para satpam untuk bekerja profesional dan para satpam mendapatkan status tersertifikasi.
Puluhan Satpam itu akan mengikuti pelatihan dasar (gada pratama) selama 21 hari ke depan dengan 232 jam pelajaran. Para satpam itu dilatih tentang pengamanan, baris berbaris, etika, peraturan, mitigasi bencana, dan materi-materi lainnya.
“Dengan adanya ini akan memuliakan dia sebagai seorang satpam. Dengan bekerja profesional diharapkan para satpam ini akan lebih bertanggung jawab dalam tugasnya. Dengan keabsahan yang sudah didapat maka akan berpengaruh terhadap gaji yang didapat. Gaji yang sesuai dengan standar di wilayah kita,” ujar Erfan usai membuka pelatihan satpam tersebut.
Dalam menyelenggarakan pelatihan Polda Sultra biasanya bekerja sama dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Dalam praktiknya, BUJP ini menaungi para satpam dan mengirim para satpam yang sudah tersertifikasi bekerja di perusahaan-perusahaan yang memerlukan jasa satpam.
Erfan berharap pihak perusahaan maupun toko-toko yang ada di Sultra dapat memilih satpam yang telah bersertifikasi. Sebab jangan sampai, bila terjadi suatu tindak kejahatan, satpam yang dipekerjakan tidak bisa mengambil tindakan pengamanan.
Selama awal tahun 2019 ini Polda Sultra telah melatih puluhan satpam yakni satpam-satpam dari BUJP PT Jasa Profesional Security sebanyak 50 orang sudah dilatih. Lalu yang saat ini dilatih adalah dari BUJP PT Prima Mandiri Sultra sebanyak 60 orang.
Direktur PT Prima Mandiri Sultra, Den Ayu Konem Khaltsum mengatakan pihaknya memang terlebih dahulu merekrut satpam lalu dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Setelah itu, baru dilakukan proses pendidikan seperti Gada Pratama yang dilaksanakan Polda Sultra, sebagai pihak yang berwenang melakukan sertifikasi.
“Jadi setelah mereka profesional maka kami selaku BUJP memperjuangkan hak-hak mereka terhadap user-user (perusahaan) yang mempekerjakan mereka, dibanding dengan yang tidak tersertifikasi kami mau jual apa,” ujar Den Ayu.
Terlepas dari bersertifikasi atau tidak, Ayu mengaku pihaknya sebagai perusahaan pihak ketiga penyedia jasa, dalam merekrut satpam sudah menetapkan standar khusus. Misalnya, gaji harus sesuai upah minimum kota/kabupaten, ada tunjangan, dan hak-hak lainnya.
