ZONASULTRA.COM, KENDARI – Berkarir di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sejak tahun 1987 merupakan pengalaman luar biasa yang dirasakan dalam pribadi La Uno. Memasuki usia ke 29 tahun berkarir, ia sudah menduduki salah satu pimpinan cabang BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kota Kendari.
Bagi La Uno, bekerja di BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah amanah yang mulia, sebab dengan cara ini ia dapat membantu masyarakat pekerja untuk mendapatkan hak sebagai pekerja.
Diungkapkannya, saat ini banyak pekerja yang masih memiliki prinsip bekerja hanya untuk dibayar. Padahal seorang pekerja masih memiliki hak yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, salah satunya yakni jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan amanah undang-udang.
Pindah di kota Kendari menjadi salah satu tantangan terberat dalam diri pria kelahiran Ambon, Maluku 27 Juli 1964 itu. Ia masuk sejak 2014, dimana masa berlaku Undang-undang Minerba yang melarang pengeksporan bahan mentah hasil tambang ke luar Indonesia.
Provinsi Sultra saat itu memang lagi diguncang dengan adanya UU tesebut. Sehingga menyebabkan banyak perusahaan tambang yang tutup. Sekitar 10 ribu pekerja dari 50 perusahaan tambang terlantarkan. Pihak BPJS pun mengalami kerugian iuran yang mencapai Rp. 1 miliar per bulannya.
“Wah, ini bukan tugas yang mudah. Sangat berat masuk disaat posisi Sultra seperti ini, tapi mau tidak mau hal ini menjadi ujian pertama yang harus saya hadapi,” ujar La Uno saat ditemui disela-sela kesibukannya.
Terlepas dari persoalan tersebut, diakui permasalahan lain yang tak kalah penting adalah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya bernama PT. Jamsostek. Hal ini ditandai lahirnya UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).
Pada tanggal 25 November 2011, Jamsostek ditranformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi saat berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS mulai beroperasi selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2015 dengan menyelenggarakan prorgam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK).
Dua permasalahan ini pun dijadikan motivasi anak dari pasangan Almarhum La Pehe dan Almarhuma Wa Ita ini untuk bekerja lebih baik, untuk kembali meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di kota Kendari. Ia pun harus banting stir melihat potensi lain setelah tambang tutup.
Sektor perdagangan menjadi target utama yakni pelaku-pelaku usaha. Meski bukan hal mudah untuk memberikan pemahaman, namun karena melihat potensi perdagangan besar, pendekatan secara persuasif terus dilakukannya bersama seluruh jajaranya di BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan bukan hal lumrah bagi pria jebolan S1 Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo ini bertatap muka langsung dengan masyarakat.
Baginya, dengan memberikan contoh seperti itu, akan memotivasi pegawai lainnya untuk bekerja maksimal demi tercapainya sebuah target perusahaan yang ditetapkan managemen.
Tak ada perjuangan yang sia-sia. Sangat tepat kiranya diberikan kepada sosok Ayah dari tiga anak hasil buah cintanya bersama Linisaus, wanita yang dinikahi tahun 1992 silam itu. Meski 2015 masih menjadi tahun terberat baginya karena masih banyak investor yang belum masuk di kota Kendari, namun target tahun 2015 pun dapat dicapai.
Hasil ditahun 2015 pun berdampak diawal tahun 2016 ini, dimana BPJS Ketenagakerjaan cabang Kendari masuk dalam jajaran 10 besar menjadi kantor cabang yang diperhitungkan di BPJSTK pusat. Konsisten memberikan pelayanan prima yang terbaik bagi peserta dan memenuhi standarisasi pelayanan nasional menjadi modal utama untuk mecapai prestasi itu. Hal ini menjadikan BPJSTK menjadi lembaga layanan jasa terbaik hasil survei salah satu media di Sultra.
Karyawan Adalah Keluarga Kedua Bagi La Uno
Mencapai keberhasilan di BPJS Ketenagakerjaan cabang Kendari, bukan tanpa adanya dukungan dari seluruh pihak, terutama pimpinan divisi dan sejumlah karyawan. Bagi pria lulusan STM Negeri 1 Ambon ini, seluruh karyawan yang bekerja dibawah naungannya dianggapnya keluarga kedua. Sebab dengan begitu akan sedikit memisahkan jarak atasan dan bawahan yang menurutnya akan membuat rasa canggung dalam setiap melaksanakan tugas.
Saat ini BPJS Ketenagakerjaan cabang kota Kendari membawahi 3 kantor perintis yaitu Bau-bau, Konawe Selatan (Konsel), dan Kolaka.
Dengan jumlah karyawan secara keseluruhan 28 orang diluar karyawan outsourcing dan jika dijumlahkan keseluruhan mencapai 38 orang. Mengatur sikap dan kepribadian 38 orang juga bukanlah tugas mudah baginya. Karena itu komunikasi dan saling mengisi menjadi kunci utama untuk menjaga hubungan tetap baik.
“Ya, kami memanfaatkan sejumlah media sosial untuk saling berkomunikasi kami membuat group di WA dan lain sebagainya,” ujarnya.
Permasalahan yang selalu masuk dari luar daerah adalah masalah kekurangan personil. Setiap daerah yang menjadi kantor penghubung hanya diisi oleh 3 personil. Sehingga dirinya terkadang menugaskan karyawan di kota Kendari untuk mengisi kekosongan di salah satu daerah jika dibutuhkan.
La Uno juga tak segan memberikan hukuman atau sanksi kepada karyawan yang menjalankan pekerjaan diluar Standar Operasional Prosedur (SOP). Misalnya, kedepatan tangan melakukan praktik pungli kepada peserta yang ingin mempercepat proses pengurusan di BPJSTK.
Bahkan diakuinya, bukan hanya karyawan yang akan ditegur dan diberikan sanksi. Dirinya pun harus siap menerima resiko kerja. Oleh karenanya untuk menjaga hal tersebut tidak terjadi, setiap pagi wajib dilakukan breafing kepada seluruh karyawan untuk tetap bekerja sesuai standar pelayanan prima yang telah ditetapakan.
Target BPJS Ketenagakerjaan Terbaik di Indonesia
Bekerja tanpa target bagaikan usaha tanpa tujuan. BPJSTK cabang Kendari diberikan target yang cukup besar pada tahun 2016. Dimana hingga akhir tahun 2016 pihaknya harus mecapai 46.000 peserta aktif. Pada bulan September lalu pihaknya telah mencapai 21.000 ribu peserta atau sekitar 50 persen, dan tersisa waktu 2 bulan untuk mecapai target itu.
La Uno optimis dapat mecapai angka 46 ribu, sebab potensinya telah diketahui tinggal eksekusi seperti pada pegawai non PNS (tenaga honorer) dilingkup pemerintahan kota Kendari dan menyusul Pemerintah Provinsi Sultra.
Sementara itu, untuk target iuran hingga September sudah mencapai 100 persen diposisi Rp. 51 miliar dari target Rp.56 miliar. Bahkan diakhir tahun 2016 diprediksi dapat mecapai 110 persen.
Untuk mecapai target itu semua, La Uno menilai kerjsama dengan pihak pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar seluruh pekerja dan pegawai non PNS dapat terdaftarkan menjadi peserta BPJSTK demi keselamatan dalam menjalan tugas guna memenuhi kebutuhan segari-hari bagi pekerja dan menjalan tugas negara bagi pegawai honorer atau non PNS.
Apalagi melihat kondisi masyarakat saat ini mereka sudah paham untuk menjadi peserta BPJSTK itu penting dan wajib bagi mereka. Namun karena mereka belum berani menyuarakan sehingga pelaku usaha juga enggan mendaftarkan pekerja di BPJSTK.
Ia mengharapkan tahun 2017, BPJSTK cabang Kendari menjadi juara 1 tingkat nasional, apalagi saat ini kota Kendari selalu memiliki trend yang baik di pusat. Sehingga bukan hal yang mustahil prestasi itu dapat diraih ditahun 2017 mendatang. (***)
Penulis : Ilham Surahmin
Editor : Rustam
