![konawe 1 Mahasiswa Unilaki Tuntut Kejelasan Beasiswa "Cerdas Konaweku"](https://zonasultra.id/wp-content/uploads/2018/08/konawe-1-696x360.jpg)
ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Wacana Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk memberikan beasiswa kepada 900 Mahasiswa di Universitas Lakidende (Unilaki) melalui Program “Cerdas Konaweku” kini dipertanyakan.
Pasalnya, memasuki Triwulan II 2018 beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak kunjung direalisasikan.
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Unilaki (GMU) menggelar aksi Unjuk rasa di Kantor Dikbud menilai rencana pemberian beasiswa belum ada kejelasan hingga saat ini. Padahal sejak munculnya wacana pemberian beasiswa melalui program “Cerdas Konaweku” beberapa bulan lalu, sejumlah mahasiswa telah melakukan pengurusan berkas dan penyetoran data mahasiswa.
“Kehadiran kami disini meminta kejelasan tentang pernyataan kepala Dinas Pendidikan Konawe mengenai program beasiswa. Serta dengan kehadiran kami, pihak diknas bisa segera merealisasikan beasiswa untuk 900 mahasiswa,” ungkap Kordinator Lapangan, Randy dalam orasinya, Senin (6/8/2018)
Sempat terjadi kericuhan dalam aksi ini, dimana salah satu pegawai diknas melakukan menarik baju lalu mendorong salah satu mahasiswa yang turut berdemonstrasi . Kejadian tersebut pun mendapat reaksi dari para pendemo, mereka langsung mengejar oknum diknas tersebut untuk memberikan pembalasan. Untungnya polisi yang melakukan pengamanan segera meredam pendemo yang berusaha mengejar oknum diknas yang sudah terlanjur bersembunyi ke dalam kantor.
Kepala Dikbud Konawe, Jumrin Pagala yang menemui Mahasiswa mengatakan, pihaknya memang telah mengajukan anggaran pemberian beasiswa untuk 900 Mahasiswa, namun perihal pencairan dananya Jumrin mengaku hal tersebut bukan menjadi wewenang dikbud.
“Pemberian Beasiswa Cerdas Konaweku memang ada dalam Daftar Pagu Anggaran (DPA) Dikbud Konawe, namun Dana Beasiswa itu belum dicairkan pihak Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah (BPKAD) dengan alasan keuangan daerah sedang mengalami devisit, jadi silakan pertanyakan pencairannya di BPKAD karena mereka yang paling tahu,” terangnya. (B)
Reporter : Dedy Finafiskar
Editor : Tahir Ose