ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menyebutkan kontribusi pajak dari sektor pertambangan belum maksimal diterima oleh daerah.
Hal itu diungkapkan Ali Mazi saat memberikan sambutan dalam acara Peresmian Pabrik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di halaman Kantor PT VDNI, Morosi, Konawe, Senin (25/2/2019).
“Kontribusi pertambangan terhadap daerah belum maksimal, pemerintah hanya dapat penerimaan negara bukan pajak melalui dana bagi hasil,” kata Ali Mazi.
Pembagian dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) ini dibagi antara pemerintah pusat sebesar 20 persen, pemprov 16 persen dan pemerintah kabupaten 64 persen.
Berdasarkan hasil evaluasi pajak daerah, ada beberapa sektor dari kegiatan pertambangan yang dapat ditingkatkan untuk perolehan PAD yang selama ini belum dimaksimalkan.
Salah satunya yakni pajak asli daerah dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor melalui penggunaan bahan bakar nonsubsidi, pajak penggunaan alat berat dan pajak pemakaian air permukaan (PAP).
(Baca Juga : Menteri Perindustrian Resmikan Smelter PT VDNI Morosi)
“Ini sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah,” tukasnya.
Dengan perhitungan itu, jika hasil produksi PT VDNI sebesar 600 ribu ton per tahun, maka potensi untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari BBM nonsubsidi bisa mencapai Rp1,5 miliar per tahun. Kemudian pajak alat berat yang beroperasi di PT VDNI serta penggunaan air minum permukaan.
“Kami minta PT VDNI segera mendaftarkan alat beratnya ke badan pendapatan daerah dan ke dinas ESDM untuk pemakaian air permukaan,” kata Ali Mazi.
Gubernur pun berharap peresmian pabrik/smelter oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sultra, terutama tiga daerah lingkar satu PT VDNI yakni Kecamatan Morosi, Bondoala dan Kapoiala.
“Setidaknya kalau beroperasi penuh kita bisa bersaing dengan tentangga kita,” ujarnya.
Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Pengenaan Pajak Laode Mahbub mengatakan, nilai PAP posisi terakhir baru mencapai Rp2 miliar dari target Rp2,7 miliar atau 75 persen pada tahun 2018.
“PAP ini kita masih usaha tingkatkan, PAP ini lebih kepada pengggunaan air oleh pabrik smelter untuk pencucian ore nikel seperti di Morosi,” jelasnya.
Tahun 2019 pun yang masih bisa ditingkatkan yakni peningkatan penerimaan PBBKB terutama pemakaian bahan bakar nonsubsidi di pertambangan/industri. Ini belum dioptimalkan karena belum ada tim pengawas di lapangan. Kemudian PAP oleh perusahaan tambang.
Untuk diketahui, Airlangga Hartarto didampingi Ali Mazi, Direktur PT VDNI Mingdong Zhu, Site Manager PT VDNI Zhou Yuan, Anggota DPR RI Komisi V Ridwan Bae meresmikan pabrik Smelter milik PT VDNI. (a)
