Manfaatkan Data Kependudukan, Kemendagri Kerjasama dengan 9 Lembaga Jasa Keuangan

Manfaatkan Data Kependudukan, Kemendagri Kerjasama dengan 9 Lembaga Jasa Keuangan
KEMENDAGRI - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan 9 Lembaga Pengguna, Tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik di Plaza UOB, Thamrin Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA.COM)

Manfaatkan Data Kependudukan, Kemendagri Kerjasama dengan 9 Lembaga Jasa Keuangan KEMENDAGRI – Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan 9 Lembaga Pengguna, Tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik di Plaza UOB, Thamrin Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman dengan 9 Lembaga Jasa Keuangan tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan KTP Elektronik.

Kerjasama ini merupakan bentuk realisasi pemanfaatan data penduduk yang seluruh data yang terkait dengan kependudukan untuk demokratisasi pelayanan publik, alokasi anggaran, pencegahan kriminal dan penegakan hukum menggunakan data dari dalam negeri.

“Dengan kerja sama ini sudah memasuki 234 lembaga/kementerian, ini akan terus kita tingkatkan. Kami sampaikan bahwa dengan melakukan kerjasama ini juga bagian kerjasama dengan Ketua OJK,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan arahan dalam acara Penandatanganan Mou dengan 9 Lembaga Pengguna yang diadakan di Palza UOB, Thamrin Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).

Selain itu juga memanfaatkan NIK oleh lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas melayani masyarakat, merencanakan pembangunan, dan penegakan hukum.

“Saya ingat dulu waktu Pak Tito masih Kapolda Metro berhasil membongkar sindikat kejahatan perbankan, ditemukan satu orang punya 163 E-KTP asli tapi palsu. Sidik jari dan iris mata sama, nama dan alamat diubah. Mudah-mudahan ini bisa memotong hal-hal mengganggu,” lanjut Tjahjo.

Penandatangan kerjasama ini dilakukan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh disaksikan oleh Mendagri dengan perwakilan 9 lembaga jasa keuangan. CEO dan Direksi yang mewakili ke-9 peserta penandatanganan yakni PT lndomobil Finance Indonesia (IMFI), PT Sinarmas Hana Finance, PT Summit Oto Finance, PT Indosurya Inti Finance, PT Shinhan Indo Finance, PT Oto Multiartha, PT LiMa Ventura, PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) dan PT Bank Victoria International, Tbk (Bank Victoria).

Kevin Lam, Presiden Direktur PT Bank UOB Indonesia mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya inisiatif bersama dengan lembaga-Iembaga keuangan Iain ini untuk memastikan akurasi, efisiensi, serta keamanan verifikasi data nasabah. Kerja sama ini merupakan wujud dari komitmen kami untuk terus berupaya meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan nasabah.

“Kami sangat menghargai kesempatan untuk dapat bekerjasama dengan Dukcapil dimana kami peIaku industri pembiayaan mendapatkan manfaat berupa kemudahan verifikasi/validasi kebenaran identitas calon konsumen atau debitur kami,” ungkap Gunawan Effendi, CEO IMFI. (A)

 

Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini