ZONASULTRA.COM, BAUBAU – Pelaksana jabatan (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Mansyur Amila kini resmi menahkodai Partai Amanat Nasional (PAN) Buteng setelah dirinya bersama dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) lainnya mengucapkan sumpah janji mereka dihadapan ratusan masyarakat Kota Baubau, Rabu (3/8/2016) sekitar pukul 20:00 wita di alun-alun pantai kotamara.
Amila sendiri terlihat berdiri bersama dengan para pengurus DPD PAN Buteng saat pengambilan sumpah janji yang dibacakan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sultra, Samsu Umar Abdul Samiun mengatakan, pada prosesi pelantikan pengurus mulai dari tingkat DPW hingga DPD, semua kader partai yang telah ditetapkan sebagai Ketua DPD dan Sekjen DPD ikut dilantik.
“Semua sudah terakomodir, tidak ada kader yang tidak dilantik, mulai dari pengurus DPW dan DPD semua sudah resmi menjabat, tidak ada satupun kader yang tidak dilantik,” kata pria yang saat ini menjabat sebagai Bupati Buton, Kamis (4/8/2016).
Artikel Terkait : Zulkifli Hasan Pastikan Mansyur Amila Gunakan Pintu PAN di Pilkada Buteng
Sementara itu, sesaat sebelum pelantikan, Mansyur Amila sendiri mengaku jika dirinya batal atau tidak ikut dilantik. Sebab dirinya masih terkendala SK pengunduran dirinya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hingga saat ini masih dalam proses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat.
“Saya tidak ikut dilantik, karena masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan,” ujar Mansyur Amila.
Namun pernyataan Mansyur Amila terbantahkan setelah dirinya benar-benar dilantik. Pantauan awak zonasultra.id di lapangan, Mansyur Amila sendiri terlihat mengenakan kemeja warnah putih, celana kain warna hitam, dan sepatu pantopol warna hitam berdiri diantara pengurus DPD PAN Buton Tengah (Buteng) saat prosesi pengambilan sumpah dan janji menjalankan amant konstitusi partai.
Terkait jabatan Mansyur Amila sebagai Pj Bupati Buteng, Sekda Provinsi Sultra, Lukman Abunawas menyatakan kemungkinan besar roda pemerintahan akan diambil alih oleh Gubernur Sultra. Hal itu terkait larangan Pj. Bupati menjadi pengurus parpol lantaran status ya sebagai PNS. (A)
Reporter : Restu
Editor : Rustam
