ZONASULTRA.COM, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian khusus terkait tata kelola perikanan dan kelautan. Salah satunya membuat database tentang perikanan Indonesia yang memuat pemain perikanan, jumlah kapal di Indonesia, sistem perizinan, serta pembayaran pajaknya.
“Ternyata setelah kita teliti banyak modus korupsi di dalamnya, contohnya setelah kita ukur kapal itu ternyata 90% menurunkan tonase kapalnya. Agar dia tidak bayar pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan itu merata hampir di seluruh Indonesia,” ungkap Laode usai acara bincang pagi “Dua tahun Pemerintah Jokowi-JK, Tantangan Reformasi Kelautan” yang diadakan di Por Que No, De Ritz Building Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).
Laode mengakui titik-titik rawan korupsi dalam tata kelola perikanan dan kelautan masih banyak. Setelah menemukan titik-titik rawan korupsi tersebut, pihaknya melakukan beberapa pendampingan untuk memperbaiki sistem.
Terutama dalam sistem pengukuran tonase kapal baik yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan itu harus lebih transparan dan akuntabel.
“Kedua sistem perizinanan itu juga harus transparan akuntabel sehingga tidak ada lagi kongkalikong antara pengusaha dengan pemberi izin,” tegas Komisioner KPK asal Sulawesi Tenggara (Sultra) ini.
Selebihnya, untuk mengantisipasi titik rawan korupsi tersebut, Laode mengharap partisipasi lembaga-lembaga terkait. “Diharapkan semua Kementerian, lembaga dan pihak-pihak yang lain untuk bersama-sama meningkatkan kualitas tata kelola perikanan,” pungkasnya. (A)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor:
