ZONASULTRA.COM, BURANGA – Sejumlah warga yang tergabung dalam Barisan Pemuda Bela Buranga (BPBB) berunjuk rasa di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur), Kamis (15/2/2018). Mereka mendesak Bupati Butur Abu Hasan, untuk segera memfungsikan Buranga Kecamatan Bonegunu sebagai Ibukota Butur.
Salah seorang peserta aksi Hona Yapto mengungkapkan dirinya prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Di mana, pemda setempat seolah tidak mengindahkan aturan terkait dengan kedudukan Ibukota.
UU Nomor 14 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara, pasal 7 tertulis bahwa, Ibukota Kabupaten Buton Utara berkedudkan di Buranga Kecamatan Bonegunu.
“Ini jelas pak, di pasal tujuh,” kata Hona Yapto saat diterima berdialog dengan bupati di kantor sekretariat derah, Kamis (15/2/2018).
Namun fakta di lapangan, pemerintah setempat memusatkan pemerintahan di tempat lain. Di Bonegunu, kantor bupati hanya didirikan, tanpa aktifitas pelayanan publik yang maksimal, layaknya kantor kapala daerah umumnya.
Selain itu, puluhan kantor OPD, juga dibangun di Kecamatan Kulisusu, yang terpaut jarak puluhan kilometer dari Bonegunu. Termasuk sekretariat daerah, yang menjadi tempat bupati berkantor saat ini.
“Bisa kita lihat fakta di lapangan. Buranga jauh dari tempat ini (kompleks perkantoran). Kondisi di daerah hari ini, itu sudah memberikan gambaran yang tidak sesuai, bahwa pemerintahan itu bukan di Buranga, tapi di tempat ini,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Abu Hasan pun mengemukakan berbagai alasan kepada massa BPBB. Mulai dari kondisi kantor di bonegunu yang masih perlu direhab, hingga pada proses konsultasi di Kemendagri.
Tak sampai di situ, kepada massa aksi, bupati juga berjanji dalam waktu dekat, pihaknya akan melengkapi berbagai peralatan, untuk menghidupkan kembali pelayanan publik di kantor bupati. “Setelah selesai MTQ ini Insyaa Allah, kita akan fungsikan scara maksimal,” janjinya.
Selain menyuarakan pemfungsian buranga sebagai ibukota, massa aksi juga meyampaikan berbagai aspirasi kepada bupati, diantaranya kerusakan jalan provinsi poros Ereke Baubau yang perlu diperhatikan, pembinaan pemerintah desa di Kecamatan Kambowa agar tak terjerat kasus hukum, serta penguatan ekonomi masyarakat. (B)
Reporter : Irsan Rano
Editor : Tahir Ose
