ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cabang Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), mewarning seluruh kadernya yang berada tingkatan kecamatan, kelurahan dan desa wilayah Bumi Oheo agar patuh terhadap putusan partai. Sebab, jika dilanggar bakal dikenakan sanksi administrasi dan pemecatan dari keanggotaan.
Penegasan itu dimaksudkan, untuk menjaga komitmen dan marwah partai atas keputusan pada dukungannya di pemilihan kepala daerah (pilkada) Konut pada Desember nanti. Partai berlambang kepala banteng itu, melalui Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon kepala daerah Konut Ruksamin-Abu Haera.
“Untuk kader, saya harap kita tetap solid dan bersatu. Secara perintah partai sudah jelas arah dukungannya, ini keputusan tertinggi DPP tidak bisa kita menolak. Tentunya, siapapun yang lari akan ditindak tegas dan bisa jadi diberhentikan sebagai kader partai,”tegas Ketua DPC PDIP Konut, I Made Tarabuana melalui telepon, Sabtu (18/7/2020).
Pria yang juga menjabat Wakil Ketua ll DPRD Konut ini menyampaikan, gerakan arah dukungan para kadernya pada pesta demokrasi 5 tahunan itu, pihaknya segera membentuk tim khusus (khusus) di internal partai untuk melihat secara langsung tindakan kader di lapangan.
“Setelah kita gelar rapat terpusat di DPD PDIP Sultra dalam waktu dekat ini, selanjutnya kita akan rapat internal ditingkatan DPC membahas mengenai langkah-langkah kita pada pilkada nanti. di semua tingkatan kader,”ujarnya.
Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua Bidang Organisasi PDIP Konut, Rundulangi. Ditegaskan, dalam sebuah organisasi partai politik (parpol) memiliki aturan yang sangat jelas untuk seluruh anggota. Olehnya itu, tidak ada alasan bagi kader atau anggota melanggar kebijakan yang dikeluarkan pimpinan tertinggi seperti memenangkan paslon Ruksamin-Abu Haera dipilkada.
“Proses partai sudah selesai, DPP sudah lakukan penjaringan dengan menetapkan Ruksamin-Abu Haera untuk memperoleh rekomendasi PDIP dan dukungan dipilakada. Jadi, wajib bagi kader disemua tingkatan untuk memenangkan pasangan tagline RABU Bersatu itu,”terangnya.
Dia menambahkan, keputusan DPP tidak berjalan sepihak dan menguntungakan pribadi atau sekelompok orang, melainkan berdasarkan tahapan proses untuk mendapatkan dukungan yang tepat demi memajukan dan membesarkan nama organisasi partai.
“Bagi yang tidak mematuhi berarti dikenakan sanksi adminstrasi, berarti pemecataan. Jadi ditegaskan, tidak ada lagi kader partai yang menyatakan tidak mendukung karena perintah DPP itu sudah final. Jika ada yang membangkan maka bisa dipecat,” ujar Rundulangi. (b)
Reporter : Jefri Ipnu
Editor : Kiki
