ZONASULTRA.COM, RUMBIA– Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) membentuk program Pojok Pendataan Kependudukan (Joktanduk) di setiap perkampungan KB di daerah itu. Program inovasi tersebut diluncurkan sebagai upaya mempermudah akses pengelolaan data penduduk serta petugas KB dalam menggencar pelayanan program tersebut.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan DPP-KB Bombana, Nur Piarni menjelaskan, data yang dimaksud yakni data kependudukan, data pasangan usia subur, data penduduk pengguna alat kontrasepsi dan tidak KB, data kelahiran, kematian serta data lainnya yang diakses dan diverifikasi setiap akhir bulan.
“Program ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari program BKKBN pusat, sehingga, kami pun berupaya mencari solusi berupa inovasi melalui Joktanduk ini. Adanya pojok data ini tidak lagi menyulitkan masyarakat dan petugas KB dalam mencari data kependudukan,” kata Nur Piarni saat launching perdana program tersebut di Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Senin (8/10/2018) kemarin.
Rencananya lanjut Nur Piarni, program Joktanduk ini akan diterapkan di seluruh desa di daerah itu. Artinya, setiap desa ditarget pembuatan sentral data di balai desa dan masyarakat bisa mengaksesnya. Begitupula dengan memasukkan data terbaru tentang adanya laporan kematian atau kelahiran warga.
Program ini, lanjutnya, juga digenjot di 22 kecamatan yang kini telah dicanangkan menjadi kampung KB. “Melalui pojok data ini pun kami bisa secara cepat mengetahui dan mengelola data dari masyarakat dan untuk masyarakat kita juga,” ujarnya.
Lanjutnya, data yang dihimpun dan tersaji di dalam pojok data itu akan terupdate. Di mana, data kependudukan dimasukkan dalam diagram tabel dan bisa dimanfaatkan oleh instansi lain seperti disdukcapil, dinas kesehatan, serta dinas sosial.
Inovasi tersebut turut mendapat apresiasi dari Bupati Bombana Tafdil. Ia meminta agar inovasi tersebut dapat dijalankan dengan baik sebagai upaya mempermudah pengelolaan data kependudukan di daerah itu. Begitupula dengan pernyataan dukungannya terhadap program KB yang sebaiknya harus diikuti untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. (B)
