ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendesak daerah-daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dari 171 daerah Pilkada hanya sebanyak 120 daerah telah menyelesaikan NPHD termasuk daerah Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Tim Kemendagri dari Otonomi Daerah (Otda) dan Keuangan Daerah (Keuda) turun bersama di daerah yang NPHDnya masih bermasalah. Saat ini baru 120 daerah dari 171 daerah, yang telah tanda tangan NPHD,” kata Tjahjo Kumolo, Kamis (3/8/2017).
Untuk wilayah Sultra, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menandatangani NPHD dengan kesepakatan sebesar Rp 258,68 miliar. Untuk Pilkada Konawe sebesar Rp 54,99 miliar, Baubau sebesar Rp 25,85 miliar, serta Kolaka sebesar Rp 22,10 miliar.
Bagi daerah yang belum terselesaikan NPHDnya, Kemendagri akan fasilitasi beberapa daerah yang terlambt NPHD untuk diupayakan secara bersama.
“Ditjen Otda dan Keuda yang terus proaktif memantau, memfasilitasi dan turun ke daerah terkait anggaran Pilkada agaar sesuai target yang dijadwalkan KPU,” lanjut Mendagri.
Sementara untuk NPHD Panwas masih banyak yang belum dan memang agak terlambat lantaran masih ada di daerah yang belum terbentuk. “Prinsipnya Kemendagri optimis cukup dan tercukupi,” tutupnya. (B)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Tahir Ose
