ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang kepala daerah yang menjadi petahana atau maju kembali pada Pilkada serentak 2020 memanfaatkan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pilkada. Tito menegaskan bansos untuk masyarakat di tengah pandemi Covid-19 serta pelaksanaan pilkada tidak boleh menguntungkan petahana saja.
“Dilarang keras bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana, yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Tito menuturkan bahwa bansos merupakan bagian dari bantuan pemerintah dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat dari bencana non-alam, Covid-19. Kata dia, bansos di saat pandemi tidak mungkin dihentikan karena masyarakat sangat membutuhkan.
“Soal bansos tidak mungkin dihentikan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, sasaran bansos itu menyangkut fasilitas kesehatan, penangananan dampak sosial-ekonomi Covid-19, sosial safety net. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan yang harus dilakukan secara paralel,” jelasnya.
Sementara terkait pelaksanan pilkada di tengah pandemi, Tito mengatakan isu ini akan menjadi ajang untuk adu gagasan terhadap penanganan Covid-19 beserta dampak sosial-ekonominya bagi calon kontestan. Kepala daerah akan all out menangani Covid-19, sebaliknya bagi kontestan yang bukan petahana juga bisa menjual gagasan. Dengan demikian kata dia, kontestasi pilkada akan menjadi lebih sehat karena mereka sama-sama berupaya memenangkan hati masyarakat lewat petarungan ide dan gagasan terkait Covid-19.
Mendagri juga menambahkan, Pilkada di 270 daerah akan menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas yang mampu memimpin di saat krisis.
“Ini momentum bagi kita juga untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang kuat itu adalah bukan pemimpin di masa aman, di masa damai, bukan, tapi pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai, ketika terjadi krisis,” pungkasnya. (B)
