ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan pengawasan anggaran di daerah. Kemendagri telah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagaimana mewujudkan fungsi pengawasan anggaran tidak hanya di tingkat pusat tetapi sampai ke tingkat desa.
“Nah harus dimulai dari perencanaan anggaran dengan benar, memastikan program itu dengan benar, sesuai jadwal dalam konteks penyerapannya harus maksimal, tetapi juga mampu memberikan pertanggungjawaban dengan baik,” tutur Tjahjo Kumolo saat ditemui di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbagnas) 2017 yang diadakan di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017).
Menurutnya, segala yang menyangkut barang dan jasa, dana hibah dan dana bansos termasuk retribusi dan pajak daerah merupakan area rawan korupsi yang harus menjadi fokus semua pihak. Oleh karena itu inspektorat daerah maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus bekerja secara independen.
“Kemendagri dan BPKP termasuk BPK mempertanyakan fungsi inspektorat daerah dan APIP. Masalah-masalah kecil di daerah masa harus KPK yang masuk? Kasus Rp 10 juta kasus Rp 15 juta,” pungkas Mendagri.
Oleh sebab itu pihaknya menekankan inspektorat sebagai mata dan telinga kepala daerah harus lebih difungsikan. Dalam waktu dekat, Kemendagri bersama BPKP dan BPK akan mengundang seluruh inspektorat daerah baik pusat, provinsi, kota/kabupaten, Dirjen termasuk APIP akan merumuskan formula yang baik.
Tjahjo mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran masih belum optimal. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) masih ada tiga daerah yang perencanaan program dan perencanaan anggaranya tidak fokus.
“Kalau tidak fokus perencanaan, tidak mencermati secara geografis kondisi daerah yang akhirnya percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat tidak bisa berjalan dengan baik,” tutupnya. (A)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Jumriati
