Mendagri RI Jadi Saksi Penandatanganan NPHD untuk Pilkada Wakatobi

250
Mendagri RI Jadi Saksi Penandatanganan NPHD untuk Pilkada Wakatobi
PENANDATANGANAN - Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyaksikan langsung penandatanganan NPHD Pilkada Wakatobi 2024 yang diteken oleh Bupati Wakatobi Haliana bersama salah seorang Komisioner Bawaslu setempat Asyari Suyanto. (Istimewa)

ZONASULTRA.ID, WANGI-WANGI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Muhammad Tito Karnavian menyaksikan langsung penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Penandatanganan NPHD itu diteken oleh Bupati Wakatobi Haliana bersama Perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang juga disaksikan langsung oleh para Kepala Desa, Lurah, Camat, Kepala Dinas, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hugua di aula Pesanggrahan Budaya, Kecamatan Wangiwangi Selatan (Wangsel), Minggu (29/10/2023).

Tito Karnavian mengakui baru kali ini dia menyaksikan langsung penandatangan NPHD pilkada, karena biasanya hanya diwakili oleh pihak Pemerintah Provinsi.

BACA JUGA :  Puskesmas Kulati, Kolaborasi dengan BI dan TNI Buka Pelayanan Kesehatan Gratis

“Saya berterima kasih karena sudah ditandatangani meskipun bukan pimpinan KPU, Bawaslu tapi diwakili namun itu sudah sah secara hukum. Apalagi dihadiri anggota DPR RI dan mendagri. Baru kali ini saya menyaksikan langsung biasanya diwakili provinsi,” ungkapnya.

Mantan Kapolri itu mengungkapkan, sebelum bertandang ke Wakatobi, dua hari sebelumnya telah menggelar rapat dalam rangka membahas berbagai hal, mulai dari pencegahan inflasi, stunting, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Yang lebih spesifik lagi, kata dia, yaitu membahas pemilu terkait NPHD karena baru ada enam daerah yang sudah melaksanakan penandatanganan perjanjian hibah.

BACA JUGA :  Di Forum Internasional, Haliana Minta Pendidikan Konservasi Dikembalikan

“Saya mendapatkan informasi bahwa baru enam daerah makanya saya datang ke Sultra untuk menggenjot itu. Kalau tidak pilkadanya terhambat nanti, kalau pemilu dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu gunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jadi untuk biaya KPU, Bawaslu, Linmas, TNI- Polri itu dari APBN,” terangnya.

Tito menyebut enam daerah yang sudah menandatangani NPHD untuk pilkada tersebut yaitu kota Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara dan Kabupaten Muna. (B)

Kontributor : Nova Ely Surya
Editor: Muhamad Taslim Dalma

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini