Banyak pimpinan dan juga bawahan instansi pemerintahan merasa selalu tidak pas ketika berurusan dengan pekerja media massa. Mereka selalu berpersepsi ketika wartawan mendatangi kantornya, maka ada dua hal yang sesungguhnya hendak ditarget. Satu kesalahan dan dosa-dosa penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, minta duit. Jika “diekstrak” lagi, targetnya berakhir jadi satu: minta duit.
Itu paradigma lama. Zaman old. Media dan pekerja media yang bergaya begitu, akan segera punah. Mungkin masih ada saat ini. Tapi mereka sasaran bully dari media lainnya yang baik-baik. Parahnya, pejabat yang kudet, masih memegang keyakinannya yang dulu. Bahwa media kerjanya minta-minta duit.
Akibatnya, kegiatan-kegiatan pemerintahan jarang tersosialisasi. Mereka bekerja dalam hening… Halah… Kinerjanya jauh dari pemberitaan. Apalagi kalau kinerja mang jeblok. Jika didatangi wartawan saat bikin kegiatan, langsung kasak-kusuk. Larang sana larang sini.
Jadinya, kasihan pimpinannya. Bupati, walikota, gubernur. Visi misinya yang teraktualisasi di berbagai instansi tidak begitu kedengaran. Padahal, sudah siang malam mikirin rakyat… Ehhem… Giliran mau diberitakan, para pimpinan instansi pada paranoid.
Paradigma ini harus dibongkar. Apalagi saat ini, kehumasan tidak semata lagi mengandalkan media massa mainstream. Media sosial juga menjadi sarana efektif untuk mengabarkan kinerja pemerintahan.
Ada contoh yang bagus. Dulu, sewaktu masih wartawan pernah ditugaskan ke kantor pusat di Jakarta selama empat bulan. Kantor pusat media tempat saya bekerja berinduk ke Kompas Grup.
Setiap malam, kantor kami dikirimi daftar kegiatan yang dapat diliput esok hari. Dari berbagai lembaga. Pemerintah dan swasta. Berbagai kegiatan. Menghadirkan berbagai macam tokoh yang bisa jadi narasumber. Daftarnya panjang. Kami para wartawan, tinggal memelototinya dan memutuskan akan meliput kegiatan mana.
Daftar kegiatan ini memudahkan kami ara wartawan. Ada kepastian bahwa esok hari liputan kita adalah tentang isu X. Jadi di malam itu, kita bisa siap-siapkan tor liputan.
Dapat dibayangkan andai daftar itu tidak ada. Wartawan akan datang ke kantor-kantor buta-buta. Liputan yang spekulatif. Liputan gaya bagini tidak efektif. Habis waktu untuk cari-cari narasumber.
Nah, apa hubungan cerita tadi dengan pengelola kehumasan di pemerintahan daerah? Unit pengelola kehumasan di pemerintah daerah dapat meniru cara Kompas Grup tadi. Menghimpun segala kegiatan yang akan diagendakan esok hari. Di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Lalu kemudian mendistribusikannya secara online ke media-media yang ada. Juga mengunggahnya ke media sosial resmi milik pemerintah daerah.
Media massa akan berterima kasih dengan layanan ini. Mereka dapat mengcover seluruh kegiatan pemda di berbagai instansi secara efektif. Karena mereka diberitahu tanpa perlu mencari tahu.
Tentu saja, untuk mewujudkan ini harus dibangun sistem komunikasi yang baik antara humas pemerintah daerah dengan OPD lain di lingkup pemda yang bersangkutan. Ini bisa diatur. Tinggal dibicarakan. Saya mau lihat. Sejauh ini belum pernah.***
Oleh : Andi Syahrir
Penulis Merupakan Alumni UHO & Pemerhati Sosial
