ZONASULTRA.COM, BALI – Menpar Arief Yahya menitipkan tiga program prioritas untuk disampaikan ke media di Kuta Bali, 7 April 2017. “Top 3 program Kemenpar 2017 yakni; digital tourism, homestay desa wisata, dan aksesibilitas udara. Khusus untuk konektivitas udara sudah dikupas tuntas di Rakornas Kemenpar 30-31 Maret 2017 lalu di Borobudur Hotel, Jakarta,” kata Arief Yahya.
Sedangkan go digital tourism, lanjut Menpar Arief, sudah dijalankan di Rakornas sebelumnya di akhir tahun 2016 lalu. Nah, Desa Wisata Homestay akan dibereskan di triwulan II tahun 2017, Juni 2017 nanti. “Semua dalam bungkus Indonesia Incorporated,” sebut Arief Yahya, yang tidak bisa bergabung di pertemuan dengan awak media di Kuta Bali itu.
Menpar Arief Yahya mengingatkan, kondisi pasar sudah berubah. “Hampir 63% transaksi jasa travel dilakukan secara online sehingga bila travel biro tidak segera menyesuaikan diri ke digital atau tetap konvensional maka nasibnya akan seperti Wartel (Warung Telekomunikasi),” kata mantan Dirut PT Telkom ini.
Perubahan pasar ini dipengaruhi oleh gaya hidup wisatawan juga berubah. Wisatawan dalam melalukan perjalanan (travelling) tak lepas dari digital; mulai dari mencari dan melihat-lihat informasi (look), kemudian memesan paket wisata yang diminati (book) hingga membayar secara online (pay). Sekitar 70% wisman melakukan search and share menggunakana media digital.
Baca Juga : Jurus Sustainable Tourism Siap ‘Dimainkan’ Kemenpar di Rakor Lombok
Digital tourism, menurut Menpar Arief Yahya, menjadi strategi yang harus dilakukan untuk merebut pasar global khususnya pada 12 fokus pasar yang tersebar di 26 negara. Program digital tourism ini dimulai dengan meluncurkan ITX (Indonesia Tourism Exchnage).
ITX merupakan platform digital market place dalam ekosistem pariwisata atau sebagai pasar digital yang mempertemukan buyer dan seller dimana semua travel agent, akomodasi, atraksi dikumpulkan untuk dapat bertransaksi.
Di ITX, industri diberikan website yang commerce dan sudah lengkap dengan look, book dan payment. “Dan bisa dengan mudah dan cepat diakses melalui smart phone. Dengan begitu, memudahkan customers dalam memesan fasilitas hotel, airlines, homestay, atraksi yang ada di Indonesia.
Program homestay desa wisata yang dilaksanan mulai tahun ini merupakan kontribusi Kemenpar terhadap pendukungan program 1 juta rumah terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat Kementerian PURR. Kemenpar berkontribusi membangun 100.000 rumah (homestay) yang dikaitkan dengan konsep desa wisata sebagai amenitas akan dikembangkan pada 2019.
“Untuk memenuhi kebutuhan amenitas di 10 destinasi prioritas dalam waktu cepat adalah membangun homestay desa wisata,” kata Menpar Arief Yahya.
Kemenpar tahun lalu sudah mensayembarakan desain homestay desa wisata dan hasil karya para menenang sayembara tersebut dijadikan sebagai model homestay desa wisata di 10 destinasi prioritas (Danau Toba; Tanjung Kelayang; Tanjung Lesung; Kepulauan Seribu; Candi Borobudur; Bromo Tengger Semeru; Mandalika; Labuan Bajo; Wakatobi; dan Morotai).
“Tahun 2017 kami mentargetkan membangun 20.000 homestay (pondok wisata), tahun 2018 sebanyak 30.000, dan tahun 2019 sebanyak 50.000 unit. Sebagai quick win dalam waktu dekat dibangun 1.000 homestay di 10 destinasi prioritas,” kata Menpar Arief Yahya.
Sementara itu program aksesibiltas udara merupakan program strategis yang harus diwujudkan tahun ini. Sekitar 80% kedatangan wisman ke Indonesia menggunakan moda transportasi udara sehingga tersedianya seat pesawat (seat capacity) yang cukup menjadi kunci untuk mencapai target 2017 hingga 2019 mendatang.
Baca Juga : Bidik 7.000 Wisatawan, Kemenpar Dukung Festival Pesona Jatigede 2017
Tersediaannya kapasitas seat sebanyak 19,5 juta oleh perusahaan maskapai penerbangan (airlines) Indonesia dan asing saat ini, menurut perhitungan Menpar, hanya cukup untuk menenuhi target kunjungan 12 juta wisman pada 2016, sedangkan untuk target 15 juta wisman tahun 2017 membutuhkan tambahan 4 juta seat. Untuk target 18 juta wisman tahun 2018 membutuhkan tambahan 3,5 juta seat atau menjadi 7,5 juta seat, sedangkan untuk mendukung target 20 juta wisman pada 2019 perlu tambahan 3 juta seat atau menjadi 10,5 juta seat pesawat.
Dalam memenuhi tambah 4 juta seat dalam mendukung target 15 juta wisman pada 2017 Kemenpar melakukan strategi 3 A (Airlines–Airport & Air Navigation=Authorities) termasuk peningkatkan kapasitas bandara; tahun 2017 tanpa pembangunan fisik bandara namun perlu dilakukan penataan slot time ; perpanjangan jam operasional; melakukan deregulasi, dan pemanfaatan IT dan SDM.
Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan tahun 2018 perlu dilakukan pengembangan bandara secara terbatas (1 tahun) meliputi; rapid exit runway & apron Bali; percepatan pekerjaan (overlay/runway, taxiway, apron; CKG, SUB, TNJ, SRG); dan perluasan terminal CKG (Bandara Soekarno-Hatta), MDC (Bandara Internasional Sam Ratulangi), dan LOP (Bandara Internasional Lombok) membutuhkan waktu satu tahun, sedangkan untuk mementuhi kebutuhan tahun 2019 perlu dilakukan pembangunan bandara baru (waktu 2-3 tahun) yakni; New JOG (Yogya) ; New Bali; New Banten, New BDO (Bandung).
Menpar Arief Yahya menjelaskan dari hasil studi Badan Pariwisata Dunia (UN-WTO) dan bechmark beberapa negara dapat disimbulkan antara lain; konektivitas merupakan key succes factor pengembangan pariwisata; permasalahan konektivitas lebih banyak bermuara pada isu regulasi.
Baca Juga : Tingkatkan Jumlah Wisatawan, Kemenpar Digitalisasi Semua Lini
Sebagai bechmarking Jepang adalah salah satu negara yang melakukan bilateral air agreement dengan AS tahun 1998 dan memberikan meningkatnya kunjungann wisman AS ke Jepang sebesar 33,8%. Begitu pula Malaysia melalukan bilateral air agreement dengan ASEAN tahun 2002 memberikan dampak meningkatnya kunjungan wisman dari negara anggota ASEAN ke Malaysia hingga 18,1%.
Adapun narasumber yang akan tampil di forum bersama komunitas media di Bali, yang diinisiasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kemenpar itu adalah Sekretaris Kementerian Pariwisata (Sesmenpar) Ukus Kuswara, Abudbar M. Mansoer (Ketua ITDC), M. Noer Sadono (Staf Khusus Menpar bidang Komunikasi), dan Anak Agung Gede Yuniartha (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali). (*)
