Menteri Pertanian Pastikan Tahun Ini Tidak Ada Lagi Impor Jagung

50
Menteri Pertanian Pastikan Tahun Ini Tidak Ada Lagi Impor Jagung
KULIAH UMUM - Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat memberikan kuliah umum dihadapan ratusan mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) di Auditorium Mokodompit, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (13/1/2017). (RAMADHAN HAFID/ZONASULTRA.COM)
 Menteri Pertanian Pastikan Tahun Ini Tidak Ada Lagi Impor Jagung
KULIAH UMUM Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat memberikan kuliah umum dihadapan ratusan mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) di Auditorium Mokodompit, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (13/1/2017). (RAMADHAN HAFID/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman memastikan tahun 2017 ini tidak akan ada lagi impor jagung. Pasalnya produksi jagung dalam negeri dinilai sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri.

Hal ini dikatakan Mentan saat memberikan kuliah umum di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (13/1/2017). Di hadapan ratusan mahasiswa Amran menjelaskan tentang penurunan impor jagung hingga mencapai 60 persen.

“Pemerintah tidak akan lagi melakukan impor jagung karena produksi jagung terus meningkat. Kondisi ini terlihat dari penurunan impor jagung hingga 60 persen tahun lalu. Sikap kita jelas, kalau ada produksi dalam negeri, maka tidak ada lagi yang namanya impor jagung,” ujarnya.

Lelaki berdarah Bone ini menjelaskan, terkait penurunan impor jagung tersebut merupakan yang tertinggi selama Indonesia merdeka. “Ini merupakan hasil kerja kita selama ini. Alhamdulillah khusus impor jagung turun 60 persen,” katanya.

Amran juga menjelaskan, selain impor jagung yang begitu menukik tajam, juga terjadi hal positif terhadap beberapa komoditi lain diantaranya beras tidak impor, cabe tidak impor, dan bawang yang sebelumnya impor kini justru bisa melakukan ekspor.

Selain itu, dia mengatakan, pemerintah hari ini telah melakukan revolusi di berbagai sektor, termasuk di Kementerian Pertanian, mulai dari revolusi sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan ekspor impor yang kini mampu dikendalikan.

“Artinya, untuk masalah impor tentu harus sesuai dengan tingkat kebutuhan, bukan dasar sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan besar dari kebijakan pemerintah dalam melakukan impor,” tandasnya. (B)

 

Reporter : Ramadhan Hafid
Editor   : Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini