ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Aksi blokade jalan poros yang menghubungkan antara Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berlanjut. Upaya negosiasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sultra dengan Aliansi Masyarakat Kecamatan Puriala Bersatu (AMKPB) tidak berhasil.
Jenderal Lapangan (Jendlap) aksi, Widodo menyebutkan upaya negosiasi yang dilakukan perwakilan Dinas PU Sultra tidak membuahkan hasil, sebab mereka tidak mampu memberikan jaminan kapan realisaai perbaikan jalan yang membentang di sepanjang poros Kecamatan Puriala sampai Kecamatan Lambuya.
“Tuntutan kami sangat jelas, yakni meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segerah mengalokasikan anggaran dan segerah melakukan perbaikan jalan Poros Lambuya – Motaha, ” kata Widodo di sela-sela aksi blokade jalan, Kamis (5/11/2020) sore.
Alumni Fakultas Hukum Unsultra ini mengaku, kerusakan jalan di wilayah itu disebabkan adanya peralihan arus lalu lintas akibat pengerjaan jembatan Sampara dan jembatan Rahabangga di Uepai. Oleh sebab itu kendaraan berkapasitas besar dialihkan ke jalan ini, sementara aspal jalan yang ada di wilayah itu tidak mampu menahan beban di atas 10 ton.
Kata dia, sejak kerusakan jalan, pemerintah provinsi tidak menunjukkan niat untuk melakukan perbaikan, sehingga jalan yang membentang di sepanjang wilayah poros Kecamatan Puriala mengalami kerusakan yang cukup parah.
Widodo menyebutkan, sejak kerusakan jalan tercatat 14 kendaraan roda enam maupun roda 12 mengalami kecelakaan (terbalik). Jumlah ini belum termasuk kecelakaan yang dialami oleh pengendara motor yang meyoritas adalah masyarakat setempat.
“Sejak jalan ini rusak, pemerintah provinsi belum pernah turun untuk melihat langsung kondisi jalan, masyarakat dibiarkan menikmati jalan berlubang, dibiarkan makan debu setiap hari,” ujarnya. Pihaknya menganggap pemerintahan Ali Mazi sebagai Gubernur Sultra gagal total.
Sebelumnya aksi blokade jalan dilakukan oleh aliansi masyarakat Kecamatan Puriala sebagai bentuk protes mereka atas belum adanya perbaikan jalan. Aksi blokade ini telah berlangsung sejak kemarin, Rabu (4/11/2020), dan berlangsung hingga malam hari.
Akibatnya akses mobilitas di wilayah ini lumpuh total, sebab massa aksi tidak mengizinkan satu pun kendaraan untuk melewati areal blokade. Dari pantauan awak media di lokasi, sejumlah pengendara motor terpaksa mencari jalur alternatif, sementara pengendara mobil terpaksa memutar arah.
Sejak proses pengerjaan jembatan di Kecamatan Sampara dan Jembatan Rahabangga di Kecamatan Uepai, jalur ini menjadi satu-satunya jalur ekonomi Sultra. Jalur ini merupakan jalur alternatif yang menghubungkan antara Ibu Kota Sultra dengan sejumlah Kabupaten yang ada. Bahkan jalur ini merupakan satu-satunya akses pengiriman bahan dan barang dari dan ke Sulawesi Selatan (Sulsel). (b)
