ZONASULTRA.COM, BURANGA – Sejumlah masyarakat nelayan yang tergabung dalam Poros Muda Pembaharu Buton Utara (Posdam-Butur) melakukan aksi protes terkait dugaan kejanggalan penyaluran BBM bersubsidi untuk kelompok koperasi nelayan dan nelayan perorangan. Aksi berlangsung di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Rabu (7/10/2020).
Mereka mengatakan, tidak sedikit koperasi nelayan mogok akibat kelangkaan bahan bakar minyak. Sehingga dinilai perlu ada klarifikasi dari pihak terkait.
Posdam-Butur juga mengaku telah melakukan investigasi terhadap beberapa koperasi nelayan yang ada dan hasilnya para nelayan sulit mendapatkan bahan bakar.
Untuk itu, mereka mendesak dinas terkait untuk memanggil perwakilan tiap koperasi nelayan dan pihak pengelola Pertamina guna melakukan rapat dengar pendapat. Kemudian, meminta pihak pengelola untuk memberikan klarifikasi terhadap proses distribusi.
Salah seorang nelayan, Laode Abdul Kadir membenarkan hal itu. Ia mengatakan, sebagian besar keluhan nelayan terkait jumlah bahan bakar yang kadang berkurang dari jumlah yang telah ditentukan.
“Pengisian kadang kita di lapangan mengeluh tidak cukup. Misalnya pengisian 20 liter terkadang yang didapatkan hanya 18 liter saja. Kemudian masalah waktu, kita lama menunggu di sini. Kalau sudah lama menunggu kadang kita tidak kebagian, alasan mereka bahan bakar habis,” keluhnya.
Di tempat yang sama, Pengawas Umum Pertamina Nelayan di Butur, Arifin mengatakan, pihaknya selaku penyalur hanya mengeluarkan jumlah BBM bersubsidi tersebut berdasarkan rekomendasi dari dinas perikanan selaku pihak yang mengatur jalannya distribusi.
“Jumlah BBM bersubsidi yang kita salurkan itu sesuai permintaan dinas perikanan. Dari dinas yang mengeluarkan rekomendasi sesuai jatah para nelayan. Terkait keterlambatan distribusi karena kendala di jalan,” terangnya.
Ditemui terpisah, Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut Dinas Perikanan Butur, Sudarwin mengakui pihaknya telah melakukan pengawasan dan penertiban administrasi dokumen 23 koperasi nelayan yang ada di Butur.
“Kita sudah minta semua dokumen koperasi, kemudian surat kuasa harus ada dan ketua tiap kelompok koperasi kita akan panggil. Dari 23 koperasi nelayan yang ada, beberapa di antaranya sudah vakum,” ujar Sudarwin.
Ke depan, kata Sudarwin, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi berupa formulir estimasi produksi untuk kelompok koperasi nelayan maupun nelayan perorangan.
Formulir estimasi produksi misalnya dalam satu bulan berapa kali melaut, jenis ikan yang ditangkap, tempat melaut, dan jenis mesin yang dipakai. Dari situ bisa diestimasi berapa jumlah BBM yang dibutuhkan nelayan.
Ia mengatakan, dengan adanya protes nelayan ini, dinas perikanan akan segera melakukan pembenahan. Sudarwin juga menjelaskan bahwa pihak pertamina hanya menyalurkan sedangkan dinas perikanan yang mengatur.
“Kita harus bagi rata dulu sekarang. Tidak ada patokan, tapi kalau sudah ada estimasi produksi itu tidak harus sama semua yang didapat. Jangan satu jerigen, satu liter pun harus ada rekomendasi dari perikanan dan kita harus pastikan tepat sasaran,” tandasnya.
Tindak lanjut dari protes nelayan, pihaknya akan mengadakan rapat bersama para nelayan dan pihak penyalur (Pertamina). Hal ini diupayakan agar ada keterbukaan semua pihak dan semua keluhan nelayan diharapkan mendapatkan jawaban. (b)
