ZONASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengklarifikasi sejumlah pemberitaan media terkait tuduhan dirinya mengklaim pembangunan yang ada di kabupaten/kota sebagai keberhasilannya selama 9 tahun memimpin Bumi Anoa bersama wakil gubernur Saleh Lasata.
Mantan Ketua DPW PAN Sultra tiga periode ini mengungkapkan banyak kepala daerah di Sultra belum memahami arti otonomi secara utuh. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah atau perpanjangan tangan kebijakan presiden untuk mempercepat pembangunan secara merata di masyarakat. Tugas itu kemudian dibagi kepada seluruh perangkat pimpinan daerah yang berada di bawahnya, yaitu bupati dan wali kota.
Sehingga tak satu meter pun tanah yang tidak bisa diurus oleh pemerintah provinsi (Pemprov) serta tak satu meter pun tanah dikelola secara khsusus oleh Gubernur.
(Baca Juga : Sindir Asrun, Gubernur Nur Alam: Seringkali Pembangunan Provinsi Disangka Pembangunan Kota)
“Pertama kali saya dilantik, satu penyampaian yang saya tekankan kepada seluruh bupati/wali kota agar dapat memahami secara luas pelaksanaan otonomi daerah dengan baik agar tidak terjadi pergesekan yang menimbulkan konflik,” ungkap Nur Alam dalam acara Rakor BKD se-Sultra di Hotel Grand Clarion Kendari, Rabu (22/2/2017).
Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, sumber dana tersebut berasal dari APBD provinsi, APBN serta dana bantuan dari pihak ketiga (swasta) yang dilakukan melalui kesepakatan bersama antara gubernur serta pihak ketiga termasuk dana kerjasama antara APBD kabupaten/kota dan provinsi yang bertujuan mempercepat pembangunan.
Terkait pelaksanaan ekspose 9 tahun kepemimpinan Nur Alam yang dikomentari oleh satu kepala daerah ini, menurut Nur Alam kepala daerah itu tidak melihat dan menyaksikan secara keseluruhan pemaparan yang dilakukannya di hadapan seluruh bupati, wakil bupati dan wali kota serta tamu udangan sebagai perwakilan masyarakat. “Coba buka video ekspose saya, apa saya terlihat subjektif. Silahkan,” ujarnya.
(Baca Juga : Balas Sindiran, Walikota Asrun Pertanyakan Pembangunan Nur Alam di Sultra)
Dia melanjutkan bahwa ekspose merupakan sebuah tanggung jawab seorang pemimpin kepada masyarakat karena gubernur dipilih oleh rakyat bukan DPRD, sehingga dengan adanya ekspose ini dapat menjadi salah satu gambaran bagi masyarakat apa yang telah dilakukannya selama memimpin.
“Anehnya, kenapa saya yang ekspose, kok kepala daerah yang sakit perut,” kata Nur Alam yang sedikit mencairkan suasana sebelum membuka secara resmi rakor BKD se-Sultra.
Nur Alam pun mempersilahkan kepala daerah kabupaten/kota yang ingin melaksanakan ekspose karena itu tanggung jawab moril politik masing-masing kepala daerah sebagai seorang pemimpin. (A)
Reporter: Ilham Surahmin
Editor: Jumriati
