Pernyataan Oheo ini menanggapi keterangan Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono yang menegaskan, kepengurusan dewan perwakilan daerah (DPD) tingkat I dan II sudah habis masa baktinya seh
Pernyataan Oheo ini menanggapi keterangan Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono yang menegaskan, kepengurusan dewan perwakilan daerah (DPD) tingkat I dan II sudah habis masa baktinya sehingga akan segera diganti.
“Berapa kader potensial yang dicetaknya? Berapa bupati yang berhasil diusung Golkar? Terus apakah bertambah kader-kader kita yang berhasil menduduki DPRD kabupaten? Kan semua berkurang. Sedangkan Muna tempatnya dulu berkuasa itu juga berkurang kursi Golkar. Nah, dimana ukuran keberhasilannya yang bisa dilihat,” kata Oheo melalui telepon selulernya, Rabu (11/3/2015).
Oheo menyatakan, Ridwan yang mendorong dirinya sendiri saja sebagai gubernur tidak bisa. Ditambah dengan pernyataan-pernyataan keras Ridwan atas dirinya juga menunjukkab bahwa mantan Bupati Muna dua periode itu tidak menggambarkan dirinya sebagai seorang senior, sehingga harus dilawan.
“Kasih tahu dia (Ridwan), Oheo minta maaf sama Ridwan Bae, saya tidak pernah berguru sama dia ataupun menjadi muridnya. Yang berbeda antara saya dengan dia kan hanya umur, persoalan lain kita boleh saling bersaing mulai dari masalah ilmu dan pemahaman. Dia kan hanya duluan jadi bupati, tapi kalau bicara anggota DPR itu saya lebih duluan,” tegas Oheo.
Menurut Oheo, jika Ridwan ingin melihat Golkar maju maka dia menganjurkan agar dirinya legowo untuk meletakkan jabatannya sebagai ketua dan menyerahkannya kepada yang lebih berpotensi dan masih muda.
“Beliau (Ridwan) urus saja urusan pribadinya dan masa tuanya yang masih panjang. Kalau saya kan masih muda dan bisa berkelahi. Anggaplah saya ini Honda Tiger keluaran tahun 2015 yang larinya di atas 100 km perjam, dan saya masih bisa masuk ke mahasiswa, anak SMA, apalagi ke orangtua,” tambahnya.
Menurut Oheo, kalau Ridwan bijaksnana, maka dia akan legowo dan mengakui Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar berdasarkan mekanisme yang ada. Kisruh Golkar dalam tafsiran undang-undang, kata dia, berada dalam kewenangan mahkamah partai, bukan pengadilan.
“Saya hormati posisi beliau sebagai anggota DPR RI yang terhormat, maka fokuslah dia di situ. Sedangkan Golkar Sultra biarkan difokuskan ke saya untuk membangun kaderisasi di partai politik kita ini, supaya tujuan partai yang sebelumnya tidak tercapai, akan saya capai,” tutupnya.(*/Taslim)
