ZONASULTRA.ID, KENDARI – Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa tahap tujuh di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sultra diikuti oleh 640 peserta.
Kasubag TU Direktorat Fasilitasi Kerja Sama LPD dan BPD Kemendagri, Bowo, mengatakan, 640 peserta tersebut berasal dari 120 desa yang ada di Sultra. Pelatihan tahap 7 tersebut diselenggarakan di 9 hotel yang ada di Kota Kendari pada 20 hingga 24 Oktober 2023.
“Jadi ada 3 tematik pelatihan pada tahap ini. PAD dasar, BPD dan PKK. Sebanyak 640 peserta itu dibagi dalam 20 kelas di 9 hotel tadi,” ungkapnya usai pembukaan pelatihan di salah satu hotel di Kendari pada Sabtu (21/10/2023).
Analis Kebijakan Madya Kemendagri, Rahayuningsih, mengatakan, setelah pelatihan tersebut, pihaknya menyiapkan program dari P3PD yaitu memonitoring dan mengevaluasi hasil pelatihan yang akan diserahkan ke provinsi masing-masing.
“Bisa kita lihat nanti bagaimana Pak Kades, BPD dan perangkat lain dalam kualitas penyusunan RBCM, RPJ, RKP dan APBDes. Jadi kita lihat kualitas belanjanya. Program ini akan berjalan di 2024,” ungkapnya.
Rahayu mengungkapkan bahwa pelatihan juga akan berlanjut pada 2024 yang akan difokuskan pada aparatur desa yang belum tersentuh program pelatihan tersebut. Adapun target pelatihan peningkatan aparatur desa di 2023 sebanyak 33 ribu desa dari total 75.262 desa.
Kadis PMD Sultra I Gede Panca mengatakan, dengan 120 desa pada pelatihan tahap 7 itu, total sudah sekitar 600 desa di Sultra yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dari total 1.476 desa di Sultra.
“Yang di dalam ini saja ada dari Konkep, Muna, Mubar, Konsel, Bombana, karena kita campur supaya tidak ada yang dikhususkan. Di samping itu, kita harapkan melalui pelatihan ini antar desa ada sharing informasi dan pengalaman,” ungkapnya.
Sementara itu, 432 desa di Sultra yang terdiri dari 135 desa di 2 kabupaten Buton Selatan (Busel) dan Wakatobi serta 297 desa dari 13 kabupaten yang tidak tersebut pelatihan tersebut akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2023.
“Itu tidak tercover semata-mata karena keterbatasan anggaran dari APBN. Sehingga 297 desa dari 13 kabupaten dan 135 dari 2 kabupaten itu nanti kita susulkan dari APBD,” tutur Gede. (B)
Kontributor: Ismu Samadhani
Editor: Jumriati
