ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan maksimalisasi pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) setempat membutuhkan tambahan anggaran senilai Rp120 miliar.
Kepala Dinkes Bombana dr. Sunandar mengatakan, pihaknya telah merinci besaran nominal untuk pembangunan RSUD tersebut. Dana yang telah diusulkan untuk melanjutkan pembangunan RSUD baru yang terletak di Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara itu diakuinya belum mampu memaksimalakan pelayanan nantinya.
Anggaran sebesar Rp120 miliar ini ditargetkan untuk pembangunan fisik, pengadaan alat kesehatan (Alkes) serta sarana dan prasarana penunjang lainnya agar pelayanan bisa optimal.
Mantan Direktur RSUD Bombana ini menjelaskan bahwa usulan dana senilai Rp60 miliar di DPRD Bombana setidaknya bisa memenuhi standar persyaratan untuk akreditasi. Kata dia, jika usulan pinjaman itu dikabulkan, maka dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan fisik RSUD dengan anggaran Rp45 miliar. Sementara Rp15 miliar lainnya dimanfaatkan untuk pengadaan alkes.
“Artinya dana Rp120 miliar ini adalah maksimal pelayanan yang berstandar nasional. Sementara usulan Rp60 miliar ini belum bisa mencukupi secara keseluruhan terhadap pengadaan alkes dan penambahan fisik RSUD kita. Istilahnya, usulan dana Rp15 miliar untuk pengadaan alkes adalah untuk menanggulangi pengadaan tempat tidur pasien,” beber Sunandar di Rumbia, Kamis (12/7/2018).
Lanjutnya, melalui usulan dana tersebut dan jika nantinya terealisasi, maka dana yang ada sudah bisa digunakan untuk operasional rumah sakit. Alternatifnya, pihaknya masih bisa menggunakan alkes yang saat ini masih dipakai di RSUD lama yang terletak di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah.
Terkait indikator penggunaan anggaran itu nantinya akan dilihat sejauh mana realisasi anggaran. Jika tidak terealisasi secara maksimal, maka akan sulit untuk direalisasikan usulan di tahap berikutnya, begitu juga sebaliknya.
Sunandar berharap dengan adanya dana stimulasi Rp60 miliar ini, RSUD Bombana yang baru bisa terbangun dan minimal bisa dioperasikan dengan baik demi peningkatan aspek pelayanan. (B)
