ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Pemerintah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal memotong alokasi dana desa (ADD) bagi desa yang tidak mampu menyesuaikan program pembangunan di desa dengan program bupati.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Burhanuddin A. HS. Noy menegaskan, semua pemerintah desa se-Kabupaten Bombana wajib menyesuaikan program usulan pembangunan dalam musrembang, baik program yang bersumber dari APBD maupun APBN. Hal itu dilakukan guna menghindari tumpang tindihnya program dari kabupaten dan pemerintah pusat.
“Kalau desa mengusulkan program yang tidak sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati, maka kami akan “cut” anggarannya, kita tidak masukkan, makanya semua desa harus visioner,” ungkap Burhanuddin usai menggelar Musrembang RPJMD tahap dua di Desa Lengora, Kecamatan Kabaena Tengah baru-baru ini.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Sultra ini menambahkan, guna mengetahui validasi program usulan dari pemerintah desa dalam aspek pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pihaknya akan turun langsung melakukan monitoring di lapangan.
“Kita turun lapangan, dan kami tidak hanya menerima masukan saja dari bawah, yang diperlukan adalah penyesuaian bahwa benarkah program tersebut dibangun, sekaligus melihat program apa yang lebih layak dan menjadi kebutuhan utama masyarakat desa setempat,” tandasnya.
“Target utama dalam visi misi itu adalah pemberantasan kemiskinan di daerah ini. Sehingga, kami sangat mengharapkan kepada semua desa di Bombana agar benar-benar mengusulkan program yang sangat urgen dan bersentuhan erat dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya. (C)
Reporter: Muhammad Jamil
Editor: Jumriati
