ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Terdapat sembilan posisi jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang belum memiliki pejabat definitif di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka. Untuk mengisi posisi jabatan tersebut, bakal dilakukan lelang jabatan sebelum akhir tahun 2019.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka, Andi Tenri Gau mengatakan saat ini pihaknya sementara menyusun syarat administrasi dan kompetensi jabatan yang bakal dilelang nantinya.
Kata dia, penyusunan tersebut dilakukan sebelum diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sehingga, sebelum menyerahkan ke KASN untuk mendapatkan izin, perlu penyusunan kualifikasi yang dipersyaratkan.
“Kita perlu minta izin KASN, sebelum melakukan lelang jabatan,” kata dia ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/9/2019).
Selain sembilan posisi pejabat pimpinan tinggi pratama yang kosong tersebut, kata Tenri, panitia seleksi lelang jabatan sekaligus juga melelang posisi pimpinan jabatan eselon II yang bakal pensiun.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kolaka ini menjelaskan, meskipun hasil lelang keluar sebelum waktu pensiun pejabatnya, nanti saat tiba masa pensiun, barulah posisi itu diisi oleh pejabat definitif.
(Baca Juga : Bupati Kolaka Rotasi Sejumlah Pejabat)
“Seperti Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu kan mau pensiun pejabatnya. Jadi nanti posisi itu juga dilelang,” tambahnya.
Kata dia, guna mengisi kekosongan posisi, pejabat eselon III bisa mengikuti proses seleksi dalam lelang jabatan. Namun, tetap menyesuaikan dengan persyaratan umum dan khususnya.
Adapun sembilan posisi jabatan yang belum terisi yaitu dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas komunikasi dan informatika, dinas lingkungan hidup, dinas pemuda dan olahraga.
Kemudian, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas pekerjaan umum, satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, badan pendapatan daerah, dan dinas perikanan.
Posisi jabatan dari pejabat eselon II yang bakal pensiun yaitu dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, staf ahli bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. (B)
