ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI-Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) berkolaborasi dengan konsultan Integrated Tourism Master Plan (ITMP), Program Management Support (PMS) Regional Wakatobi dan Non Goverment Organization (NGO) SUSTOUR menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas skenario pengembangan pariwisata Wakatobi, di salah satu hotel di Kecamatan Wangiwangi Selatan (Wangsel), Sabtu (26/2/2022).
Tenaga Ahli Tata Ruang Tim ITMP Juharman mengatakan, FGD tersebut merupakan satu tahap dari rangkaian penyusunan ITMP Wakatobi.
Menurutnya, ada tiga skenario yang ditawarkan, diharapkan mendapat tanggapan dan masukan dari stakeholder yang ada.
Ia menyebutkan, secara garis besar, skenario yang pertama itu asumsinya semua pulau dikembangkan, baik itu wisata perkotaan, wisata pedesaan, wisata minat khusus, wisata bahari, dan sebagainya.
“Tentu konsekuensinya akan banyak investasi masuk, persoalannya apakah sanggup pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten mendanai. Barangkali juga harus memperhitungkan dampak-dampaknya,” terangnya.
Skenario yang kedua juga sama, lanjut dia, pengembangannya di sekitar pulau Wangiwangi, tapi bukan berarti pulau lain tidak dikembangkan sesuai potensi yang seadanya.
“Artinya anggaran yang terbatas, baik di pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bisa terkonsentrasi. Jadi ke beberapa titik saja, tapi baik dibangunnya dan dikelola masyarakat tapi mudah. Toh kita tahu juga bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) di sini juga belum terlalu siap, butuh bertahap dikembangkan,” paparnya.
Ia menjelaskan, skenario ketiga antara tengah-tengah ekstrem dikembangkan semua ataupun terbatas. Selain Wanci, juga akan dikembangkan di ibu kota Pulau Tomia, sehingga ada dua, tapi tidak di semua pulau, selebihnya sama di pedesaan.
“Tapi kita juga mendorong untuk mengurangi kekurangan wisata premium resort. Ada beberapa pulau yang tidak berpenghuni atau sepi tapi berpotensi baik, itu bisa ditawarkan ke investor. Sehingga lebih menghemat anggaran pemerintah karena mereka akan membangun infrastruktur sendiri,” ungkapnya.
Sehingga diharapkan, pemerintah bersama masyarakat dan Sara (masyarakat adat) harus konsisten terhadap kebijakan nasional. Bahwa pariwisata harus sejalan dengan pembangunan lingkungan, yakni menjaga lingkungan.
“Jadi intinya kita ingin mendapat tanggapan, agar skenario yang dipilih itu betul-betul akan bisa dijalankan oleh seluruh stakeholder. Jadi kita tidak akan memaksakan yang kira-kira tidak akan sanggup dilaksanakan oleh semua pihak,” pungkasnya. (b)
Kontributor: Nova Ely Surya
Editor: Jumriati
