ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Aksi demonstrasi masyarakat menolak kehadiran tambang di kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) awal minggu lalu tidak sia-sia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) sepakat bahwa wilayah Konkep tidak diperuntukan untuk pertambangan.
Kepala Bappeda Konkep, Abdul Halim mengungkapkan bahwa baru saja digelar rapat melanjutkan pembahasan perancangan RTRW Kabupaten Konkep ke tahap selanjutnya.
(Baca Juga : Demo Tolak Tambang di Kantor Gubernur Ricuh)
“Berbagai pertimbangan dari sisi regulasi pertambangan maupun de facto, memang seluruh peserta rapat sepakat untuk tidak memasukan substansi pertambangan di RTRW Kabupaten Konkep,” ujar Abdul Halim usai rapat di Kementerian ATR, Jalan Raden Patah No 1 Kebayoran Baru Jakarta, Jumat (08/3/2019).
Ia menuturkan bahwa dari sisi hukum, substansi pertambangan tidak ada di batang tubuh regulasi RTRW Provinsi Sultra melainkan hanya ada di lampiran. Sehingga pertimbangan hukumnya dinilai lemah.
(Baca Juga : Walhi Kecam Tindakan Kekerasan Polisi Bubarkan Demo Warga Konkep)
“Apalagi di RTRW Provinsi Sultra itu di batang tubuhnya tidak ada, yang ada itu di lampiran dan penjelasan,” imbuh Kepala Bappeda Konkep ini.
Selain itu dalam Perda Zonasi Pemprov Sultra tahun 2018, wilayah peruntukan pesisir kepulauan itu hanya untuk perikanan tangkap dan lainnya sebagainya. Semacam pemeliharaan.
(Baca Juga : Kementerian ART/BPN Putuskan RTRW Konkep Bukan untuk Tambang)
“Alhamdulillah saat ini termasuk Pemrov bersedia merevisi RTRW Provinsi,” tutupnya.
Rapat ini dihadiri Kepala Bappeda Konkep, Plt Kadis ESDM Provinsi Sultra, Kabid Amdal DLH Provinsi Sultra dan dinas terkait lainnya. (a)
