ZONASULTRA.COM,BAUBAU– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), berhasil meraih penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Buton menempati posisi tertinggi se-Sultra, disusul Pemkab Konawe Selatan di posisi kedua dan Pemkab Bombana di posisi ketiga.
Atas prestasinya, pemkab yang dipimpin La Bakry itu menerima penghargaan dari Gubernur Sultra pada Jumat (13/9/2019) di Kendari. Penghargaan itu diserahkan oleh Pj Sekda Sultra La Ode Mustari kepada La Bakry.
(Baca Juga : Wisman Ramaikan Lomba Koli-Koli Festival Budaya Tua Buton)
Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum, Kabupaten Buton, Jasmal Baharuddin, mengatakan selain penghargaan tingkat provinsi itu, Buton juga pernah dapat penghargaan serupa tingkat nasional dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada 9 September 2019 lalu.
“Penghargaan dari kementerian itu, diberikan sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum tingkat nasional yang terintegrasi,” ujar Jasmal, lewat telepon, Jumat (13/9/2019) malam.
Rasa syukur memperoleh penghargaan dari Gubernur Sultra itu juga diucapkan Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Fakharudin M. Satu. Menurutnya, Kabupaten Buton yang dapat nilai 99, tidak lepas dari peran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga tingkat pemerintah desa dalam dalam mematuhi aturan.
“Penghargaan ini tidak terlepas dari kerja sama semua pihak termasuk anggota JDIH di wilayah Kabupaten Buton yang meliputi OPD, seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Buton,” ujarnya melalui telepon.
Bagi Pemkab Buton sendiri, penghargaan kali ini merupakan yang kedua secara beruntun. Sebelumnya, pada tahun 2018 lalu, Buton menjadi satu-satunya daerah di Sultra yang mendapat penghargaan sebagai pengelola website JDIH yang terintegrasi dengan jaringan dokumentasi informasi hukum nasional. (C)
