ZONASULTRA.ID, KENDARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe melalui badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKSDM) menggelar seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JPT) Eselon II.
Kegiatan tersebut digelar di salah satu hotel di Kendari mulai 28 Agustus hingga 2 September 2023.
Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Ferdinand Sapan yang juga ketua panitia seleksi menyampaikan, seleksi JPT tersebut diikuti 33 peserta.
“Hari ini kita seleksi dalam rangka mengisi ada 9 jabatan yang kosong sehingga perlu kita ikuti sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang ASN pasal 72 kurang lebih intinya bahwa setiap PNS yang memenuhi syarat punya kesempatan yang sama mengikuti atau mengisi jabatan melalui seleksi,” kata Ferdy, Senin (28/8/2023)
Ferdy juga berharap dengan seleksi JPT ini bisa menghasilkan PNS yang mempunya integritas tinggi.
“Kita berharap dengan adanya seleksi ini, kita dapat mendapatkan PNS yang punya kompetensi dan memenuhi syarat-syarat teknis dan punya kemampuan integritas serta melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang seharusnya,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Konawe Sarullah menyampaikan, ada 9 JTP yang dilelang untuk diisi jabatannya melalui seleksi JPT.
“Yang dilelang itu ada 9 jabatan, salah satunya ada BKD kemudian dinas perikanan, BPMD, kesbangpol, yang pastinya 9. Sementara yang mengikuti yang mendaftar kemarin yang sudah dinyatakan lulus berkas 50 dokumen, 50 dokumen ini maksudnya peserta ada yang daftar 2, kalau pesertanya 33 orang,” sebutnya.
Sarullah juga menyampaikan bahwa kegiatan seleksi ini berlangsung 2 sesi.
“Asesornya ini dari BKN Makassar didatangkan, kemudian kegiatannya itu 3 hari mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2023. Kemudian sesi berikutnya akan masuk di tahapan pansel, dan kegiatannya selama 2 hari setelah kegiatan assesor,” ungkapnya.
Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Konawe ini juga menambahkan, hasil seleksi ini akan diumumkan nanti setelah keluar nilai dari tim assesor dan tim pansel nanti digabungkan baru ditahu 3 besar.
“Nanti sudah ada 3 besar baru diajukan ke PTK, baru kita akan menyurat ke KASN untuk permintaan izin pelantikan,” tutup Sarullah. (*)
