ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan tak mengalihkan anggaran kegiatan pembangunan dan pembebasan lahan asrama mahasiswa di tengah pandemi virus Covid-19. Hal itu diungkapan Wakil Bupati Konsel Arsalim Arifin
Arsalim menyebutkan anggaran tersebut masih melekat dalam APBD Konsel seperti yang telah ditetapkan sebelumnya meski pemerintah daerah tengah melakukan refocusing atau pengalihan anggaran secara besar-besaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
“Ini resmi dari pemerintah daerah, saya juga mengajak mahasiswa untuk beraudiensi agar menghindari informasi yang simpang siur. Pembangunan gedung asrama sampai sekarang masih melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,” kata Arsalim dihadapan media saat menggelar konferensi pers di kantor bupati, Senin (8/6/2020).
Didampingi ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga selaku sekretaris daerah (Sekda) Sjarif Sajang dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sahlul, Arsalim menjelaskan, pihaknya mengakui di tengah pandemi, pembangunan asrama tersebut harus mengalami keterlambatan.
Untuk itu, mahasiswa diminta untuk dapat lebih bersabar mengingat pemerintah daerah saat ini sedang fokus melakukan pencegahan Covid-19.
Kepala BKAD konsel, Sahlul turut memberikan penjelasan terkait hal ini. Katanya, dua hal yang tengah dilakukan menyangkut kebijakan anggaran, yakni terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 serta realokasi anggaran APBD yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat mengalami penurunan secara signifikan.
Hal inilah yang mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk menyiasati kembali beberapa kebijakan anggaran yang akan dijalankan. Rencananya asrama mahasiswa yang diperuntukan bagi mahasiswa Konsel yang berkuliah di Kota Kendari itu menelan anggaran sekitar Rp 1.5 miliar.
“Tapi saya sampaikan sampai hari ini dalam pembahasan yang kami lakukan tidak pernah ada usul dari OPD maupun dari pemerintah daerah bahwa biaya pengadaan lahan dan pembangunan asrama mahasiswa itu dihapus,” jelas Sahlul.
Koordinator mahasiswa, Jefri menganggap alasan pemerintah saat ini hanya merupakan suatu pembenaran, pasalnya pihakya memiliki bukti dokumen yang membuktikan anggaran pembebasan lahan dan pembangunan asrama itu telah dihilangkan.
“Pemerintah yang plinplan, mereka sebut kami berbohong tentang informasi yang kami sampaikan sebelumnya, padahal ada bukti tentang penghapusan anggaran itu. Kalau pemerintah kembali mengembalikan pos anggaran pembangunan asrama itu, ya kami mengapresiasi langkah tersebut,”tutur Jefri.
Jefri menununjukan foto dokumen yang memperlihatkan item kegiatan serta pos anggaran yang mengalami perubahan sejak pemerintah daerah melakukan refocusing. Anggaran pembangunan yang sebelumnya ditetapkan Rp1.5 miliar berubah menjadi nol.
“Kami hanya meminta pemerintah dapat menjaga wibawa serta konsisten dengan keputusan awal,” pintanya. (b)
Reporter : Erik Ari Prabowo
Editor : Rosnia
