ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pengamat pendidikan Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdullah Alhadza mengungkapkan bahwa ujian nasional (UN) adalah salah satu penentu tingkat kualitas pendidikan di Indonesia.
Oleh karena itu, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Akreditasi Sekolah Sultra ini sempat khawatir dengan adanya wacana penghapusan UN yang dikeluarkan menteri beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sejarah tahun 1972 hingga 1979 seharusnya menjadi pelajaran bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia hancur karena bermula adanya ujian sekolah. Ketika ujian diserahkan kepada sekolah menyebabkan guru lebih cenderung bersantai karena kelulusan ditentukan oleh mereka tanpa ada kontrol dari negara atau kementerian terkait.
Begitu pula dengan siswa akan lebih santai menghadapi ujian karena guru mereka yang nantinya meluluskan. “Jadi anak-anak itu hanya berpikir bagaimana berbaik-baik pada guru agar mendapat nilai bagus,” kata Abdullah ditemui, Rabu (11/1/2016).
Meski tak semua sekolah seperti itu, Abdullah menjelaskan penyepelean seperti itu menyebabkan jatuhnya mutu pendidikan di Indonesia yang menurutnya hingga saat ini pun belum sembuh. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya kecurangan yang kerap terjadi ketika UN berlangsung.
Kecurangan tersebut ungkapnya akibat belum ada kesiapan mental untuk berhadapan dengan ujian yang benar-benar objektif. Tambahnya, kecurangan yang ada itu juga karena lemahnya pengelolaan yang ada dan bukan dari UN-nya.
“Untuk itu UN tidak perlu dihapus, hanya perlu dibenahi teknik pengolahannya,” kata dia.
Menurut Abdullah, filosofi ujian adalah suatu proses yang harus dilalui peserta didik untuk mendapatkan pengakuan. Dalam hal ini untuk peserta didik jika ingin mendapatkan pengakuan secara nasional tentunya harus siap di uji secara nasional. “Kalau hanya diuji secara sekolah, ya hanya diakui oleh sekolah saja,” ungkapnya.
Menurutnya sangat aneh jika ada orang yang ingin diakui secara nasional tapi menolak UN. Meski begitu, ia mengakui bahwa UN yang sekarang bertujuan untuk meratakan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia belum tercapai.
“Yang banyak malah kecurangan nasional. Jadi yang harus diubah ya sistimnya (UN),” ucapnya. (B)
Reporter: Sri Rahayu
Editor: Jumriati
