ZONASULTRA.COM, LAWORO – Sejumlah orang yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Pemerhati Pilkada (KMP2) Muna Barat (Mubar), Rabu (26/10/2016) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD setempat. Mereka meminta penjabat (Pj) bupati Muna Barat, Rony Yakob dapat memberikan pelayanan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Mubar selama ini, termasuk netralitas PNS dalam proses pemilihan kepala daerah.
Juru bicara KMP2, La Ode Agus mengatakan Pj. Bupati Mubar harus menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Mubar.
“Makanya, Pak Pj. Mubar tidak boleh berpihak pada salah satu calon bupati Mubar,” jelas Agus.
Selain itu, massa juga mendesak Pj. Bupati Mubar, agar fasilitas pemerintah tidak digunakan untuk kepentingan politik kedua paslon bupati dan wakil bupati.
“Harus ada tindakan tegas dari Pj. Mubar, untuk memastikan fasilitas negara tidak digunakan untuk kepentingan politik,” ungkapnya.
Menanggapi Hal tersebut Pj. Bupati Mubar, Rony Yakob L menegaskan, pihaknya akan bersikap netral pada Pilkada nanti.
“Untuk masuk membantu memenangkan salah satu calon bupati dan wakil bupati tidak akan saya lakukan. Itu bukan ranah saya untuk terlibat dalam urusan politik,” tegasnya.
Ia juga menerima sejumlah tuntutan KMP2 soal adanya pemisahan anggota Polisi Pamong Praja dengan organisasi masyarakat Brigade Sowiteku Bersatu (BSB). Penyaluran ADD dan DD dilakukan secara transparan, memerintahkan kepada Polisi Pamong Praja untuk mencopot baliho Pj bupati Mubar yang lama dan Pj bupati Mubar harus tinggal di Mubar.
“Komitmen itu saya buktikan dengan menandatangani nota kesepakatan yang diserahkan oleh KMP2. Dan itu saya tanda tangan di atas kertas bermaterai,” tandas Rony.
Untuk itu, ia pun meminta KMP2 agar secara bersama sama mengawasi pelaksanaan pilkada Mubar, sehingga berjalan sukses dan damai.
“Mari kita sukseskan pesta demokrasi ini untuk kepentingan kemajuan Mubar,” tambah Rony. (B)
Reporter : Laode Pialo
Editor : Kiki
