ZONASULTRA.COM, KENDARI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang (Kacab) Kendari mencatat jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai angka 1 juta orang.
Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik Kepatuhan BPJS Kesehatan cabang Kendari Imran Hasyim mengungkapkan data ini merupakan data per tanggal 30 September 2016 dengan jumlah 1.003.829 peserta atau sekitar 63 persen dari jumlah penduduk kabupaten/kota yang menjadi naungan BPJS Kesehatan cabang Kendari.
BPJS Kesehatan cabang Kendari menaungi 9 wilayah, 8 Kabupaten dan 1 Kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut), Konawe Selatan (Konsel), Kolaka, Kolaka Utara (Kolut), Kolaka Timur (Koltim), Bombana, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
“Jadi tadi 63 persen itu merupakan jumlah penduduk di 9 wilayah naungan kami sekitar 1,5 jiwa dari data BPS Sultra tahun 2014 lalu, jadi untuk jumlah penduduk data baru kami juga belum bisa menentukan,” ungkap Imran Hasyim saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (12/10/2016).
Target BPJS Kesehatan hingga akhir tahun 2016 lanjut Imran setidaknya seluruh masyarakat yang masuk dalam naungan BPJS Kesehatan cabang Kendari sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Saat ini dari jumlah 1 juta peserta berasal dari berbagai kategori layanan BPJS Kesehatan yaitu melalui bantuan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan bantuan dari pemerintah setempat, badan usaha dan pribadi.
Kendati demikian, dari 9 wilayah naungan BJPS Kesehatan cabang Kendari masih terdapat pemerintah daerah 3 Kabupaten yang belum melakukan kerjasama dalam rangka memberikan layanan jaminan kesehatan daerah bagi warga yang kurang mampu yakni Kabupaten Bombana, Konawe dan Kolaka Utara (Kolut).
Ditambahkannya, saat ini pemerintah kabupaten Konawe sedang melakukan pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda), kemudian kabupaten Kolut data masyarakat sudah ada namun anggaran belum tersedia sedangkan kabupaten Bombana sama sekali belum ada pergerakan yang cukup signifikan.
“Diharapkan seluruh pemerintah kabupaten/kota segera melakukan pendataan dan melaksanakan penyelenggaraan Jamkesda, sebagi bentuk perhatian kepada masyarakat kurang mampu serta mewujudkan visi nawacita,” terangya.
Secara nasional Visi BPJS Kesehatan cakupan semesta 2019, paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. (B)
Reporter : Ilham Surahmin
Editor : Tahir Ose
