ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Kisruh pemilihan kepala desa (Kades) secara serentak di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara mulai bermunculan. Salah satunya kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi di Desa Toari, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
Pilkades yang digelar pada Selasa (22/12/2015) lalu itu diduga sarat dengan praktek kecurangan yang dinilai merugikan salah satu pasang calon (Paslon) Kades Toari, Muh. Yassin.
Menurut Muh Yassin, temuan yang menonjol dalam kisruh tersebut adalah terdapat pemilih pemula yang sudah cukup umur, namun tidak terdaftar di DPT dan tidak diberi surat panggilan oleh panitia penyelenggara pilkades di Toari.
Yang lebih mengherankan lagi, lanjut dia, ada puluhan warga yang sudah bertahun-tahun meninggalkan Desa Toari dan terdaftar di daerah lain, justru bisa datang dan memilih di pilkades tersebut.
Atas temuan itu, Muh. Yassin kemudian melaporkan ke kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kolaka.
“Data dan bukti saya sudah serahkan ke BPMD, karena ada anak di bawah umur, masuk sebagai pemilih pemula, setelah kita kroscek ternyata umurnya masih 16 tahun, makanya kita laporkan ada beberapa yang terdaftar,” ungkapnya saat ditemui di pelataran BPMD, Rabu (30/12/2015) siang.
Menurutnya, penetapan DPT oleh panitia hanya mengacu pada data pilpres 2009 era SBY. Jadi jumlah wajib pilih yang membengkak hingga 1.041 orang disebabkan keteledoran panitia karena tidak mengkroscek ulang data yang disajikan oleh Sekdes Toari.
“Memang sebelum penetapan DPT, ada DPS yang di pampang di masjid. Namun setelah penetapan (pleno) masih banyak yang tidak tercatat, bahkan ada yang sudah meninggal masih masuk dalam DPT,” ujarnya.
Persoalannya kata dia, saat pleno DPT oleh panitia dan para calon, ketua panitia hanya membacakan jumlah DPT masing-masing dusun, sementara DPT yang dia peroleh empat hari setelah pleno.
Artinya, data DPT tersebut tidak bisa lagi dia kroscek ulang karena saat data itu diplenokan, pihak panitia pemilihan tidak menghadirkan masing-masing pasangan calon. Belum lagi data DPT berubah-ubah pasca pleno, kemudian dua hari sebelum pencoblosan pihak panitia baru mengumumkan DPT yang paten.
Dia menduga, ada indikasi manipulasi data pemilih di Desa Toari yang dimainkan oleh oknum tertentu untuk memenangkan salah satu calon.
Dia merinci, DPT di Dusun Tanjung Harapan ada 216 orang, Dusun Wulende 333 orang dan Dusun Toari 492 orang, membengkak hingga 1.041 orang. Sementara DPT pilpres tahun 2014 lalu, Dusun Tanjung Harapan hanya 186 orang, Dusun Wulende 299 orang dan Dusun Toari 461 orang.
Penulis: Abdul Saban
Editor: Jumriati
