ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Pelaksaan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak di 41 desa di Kabupaten Konawe Utara (Konut) pada tanggal 28 Februari 2017 dinilai syarat manipulasi. Pasalnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) selaku instansi terkait dianggap telah melegitimasi keputusan panitia sembilan selaku penyelenggara, sehingga putusan itu cacat prosedural.
“Satu bulan terakhir ini banyak sekali laporan yang masuk, baik dari masyarakat maupun beberapa calon kepala desa yang dirugikan,” ujar Ketua Komisi A DPRD Konut Rasmin Kamil, Senin (6/2/2017).
Menurut dia, DPMPD sendiri semestinya lebih selektif melihat problem yang ada, mengingat data yang masuk di komisinya ada sejumlah panitia sembilan yang patut dipertanyakan profesionalnya sebagai penyelenggara.
“Fatalnya, DPMPD ini tutup mata. Apa yang dikerjakan panitia sembilan dilegalkan, walau itu tidak prosedural,” katanya.
Rasmin mencontohkan, di Desa Sambatule dan Amolame, anggota Komisi A telah turun lapangan mendengarkan keluhan masyarakat dan para calon kepala desa, terungkap jika DPMPD telah melakukan provokatif tanpa melihat persoalan yang ada.
Politisi asal partai PKB itu menambahkan, sejumlah desa ada syarat standar untuk menjadi calon kepala desa, seperti harus pandai membaca Alqur’an. Sementara di desa lainnya hanya menggunakan standar calon mampu membaca surat Alfatihah.
“Apa yang diputuskan panitia sembilan maka itu yang akan diikuti, bagaimana kalau yang diputuskan tidak prosedural, apa mau diikuti juga. Ini kan keliru. Ini panitia sembilan harus dibekukan, ini yang kita sayangkan DPMPD jangan mereka lepas pekerjaan panitia sembilan,” katanya.
“Jangan panitia sembilan diberikan kewenangan baru mau seenaknya saja ambil keputusan,” lanjutnya.
Untuk itu, selaku pimpinan komisi yang membidangi pemerintah desa, pihaknya mendorong instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah konferenshif, agar semua persoalan yang ada dapat diselesaikan sebelum hari pemilihan. (A)
Reporter : Murtaidin
Editor : Kiki
