Pimpin Apel Perdana ASN Pemprov, Andap Komitmen Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

38
Pimpin Apel Perdana ASN Pemprov, Andap Komitmen Tidak Ada Perbedaan Perlakuan
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto memimpin apel perdananya bersama seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di halaman kantor Gubernur pada Senin (11/9/2023). (Istimewa)

ZONASULTRA.ID, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto memimpin apel perdananya bersama seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di halaman kantor gubernur pada Senin (11/9/2023).

Dalam sambutannya, Andap mengatakan sebagai pemimpin di Sultra yang memegang amanah dalam waktu yang singkat, ia berkomitmen tidak ada perbedaan perlakuan yang diberikannya kepada jajaran birokrasi di Pemprov Sultra.

“Apapun suku dan agamanya, dan latar belakang pendidikannya,” ucapnya.

Andap mengingatkan para ASN agar pembagian kerja dan tanggung jawab jangan sampai diwarnai semangat kesukuan. Sebab, Sultra adalah bagian penting dari NKRI, tugas dan tanggung jawab selaku ASN sama, memperjuangkan kehidupan masyarakat, apapun sukunya sesuai amanat UU 1945 yang harus dipegang teguh seluruh ASN.

BACA JUGA :  Daftar Figur yang Berpotensi Maju Pilgub Sultra 2024

Kata dia, tugas utama ASN adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sultra, apapun suku, agama, dan latar belakang sosial ekonominya.

“Yang berstatus PNS, maupun Non-PNS, kita semua adalah satu gerbong pengabdian,” tambahnya.

Selain itu, indeks kinerja utama atau Key Performance Index (KPI) ASN di lingkup Pemprov Sultra yang akan ia bangun bukan sekadar hanya berbasis penyerapan anggaran saja. KPI akan dinilai berdasarkan target-target pencapaian program-program pembangunan.

BACA JUGA :  Bank Sultra Catat Pencapaian Laba Tertinggi, Konsisten dalam Ekspansi dan Inovasi

Artinya, bukan hanya berbasis apakah alokasi anggaran terserap atau tidak. Tetapi, apakah alokasi anggaran tersebut tepat sasaran atau tidak, apakah kinerja dan anggaran yang digunakan berpengaruh pada kesejahteraan kurang lebih 2,7 juta masyarakat Sultra atau tidak.

Ia menyebut reformasi birokrasi di Pemprov Sultra adalah satu kesatuan utuh dengan berjalannya kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan di Sultra.

Untuk itu, administrasi birokrasi sesungguhnya merupakan instrumen agar pelayanan publik yang tertuang dalam APBD bukan hanya akuntabel, namun jelas indikatornya, yaitu kesejahteraan masyarakat. (B)

Kontributor: Ismu Samadhani
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini