ZONASULTRA.ID, LAWORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar penjemputan dan silaturahmi masyarakat bersama Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri. Penyambutan kedatangan Pj Bupati ini dilaksanakan di Kelurahan Waumere, Kecamatan Tiworo Kepulauan (Tikep), Minggu (29/5/2022).
Setibanya di Mubar, Pj Bupati Bahri disambut di perbatasan Muna-Mubar, tepatnya di Desa Lindo. Pj Bupati langsung menuju ke masjid tertua di Benteng Tiworo untuk menunaikan salat zuhur. Selanjutnya ke rumah keluarganya yang menjadi titik pertemuan dengan masyarakat.
Tiba di Waumere, Pj Bupati Mubar bersama istri disambut pengalungan bunga dan silat ewa wuna. Selain itu, terlihat seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat hadir menyambut kedatangannya.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Bahri mengatakan, dirinya hadir di Mubar semata-mata untuk membangun tanah leluhurnya agar lebih maju lagi. Kata dia, sebagai Direktur Perencanaan Anggaran Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang notabenenya mengurusi anggaran di daerah, dirinya akan berupaya mendatangkan anggaran dari pusat untuk membangun Mubar ini.
“Kehadiran saya di Mubar, ada nilai positifnya. Saya ini dari kementerian, saya bisa datangkan anggaran-anggaran dari pusat untuk membangun Mubar,” kata Bahri.
Dikatakannya, selama bertugas di Kemendagri, ia punya banyak relasi di beberapa kementerian lain. Untuk itu, demi kemajuan daerah yang dipimpinnya, ia akan meminta kepada kementerian lain untuk mengucurkan anggaran pembangunan di Mubar.
Bahri menegaskan selama menjabat sebagai Pj bupati, ia akan menjalankan semua kewenangannya. Ia berjanji akan menghadirkan dan memfokuskan anggaran di Mubar, dengan enam landasan wajib pembangunan.
Dengan kehadiran dirinya di Mubar, Bahri ingin masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang maksimal.
Ia juga menyampaikan sesuai pesan dari Gubernur Sultra bahwa ia tidak memiliki visi dan misi. Ia menegaskan visi dan misinya adalah visi misi gubernur dan presiden.
“Jadi, kehadiran saya di sini (Mubar) bagaimana menyelaraskan visi dan misi rencana pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan daerah (RPD) 2022-2024. Dengan program strategis presiden dan gubernur,” tutupnya. (b)
Kontributor: Kasman
Editor: Jumriati
