Koordinator aksi Usman Suma mengatakan, sejak oknum anggota DPRD ini dilaporkan, pihak Polda Sultra belum melakukan pemanggilan. Makanya itu dia meminta agar Polda Sultra betul-betu
Koordinator aksi Usman Suma mengatakan, sejak oknum anggota DPRD ini dilaporkan, pihak Polda Sultra belum melakukan pemanggilan. Makanya itu dia meminta agar Polda Sultra betul-betul melakukan dan menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dan transparan dalam melakukan penegakan hukum, sehingga tidak terkesan ada permainan dalam perkara ini.
Polda Sultra harus berani melakukan penahanan apabila oknum tersebut terbukti melakukan tindakan asusila . Kami berharap penyidik tidak main-main dengan kasus ini, serta bertindak objektif dan netralitas, kata Usman Suma.
Selain mendesak Polda Sultra, massa tersebut juga meminta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindunhan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sultra untuk betul-betul melakukan pendampingan. Lembaga ini juga dianggap mesti melakukan pemantauan dan berkoodinasi dengan pihak-pihak terkait dengan segera membuat rekomendasi untuk melakukan upaya sesuai dengan ketentuan dan tugasnya.
“Tidak hanya itu, kami juga membuat pernyataan sikap agar Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PDIP untuk segera melakukan langkah-langkah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap kadernya,” jelasnya.
Kepala Subbidang (Kasubbid) Penerangan Masyarakat (Penmas) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Muhadi Walam saat menerima masa pengunjuk rasa mengatakan kasus ini sudah dalam tahapan pemeriksaan saksi. Sedangkan anggota DPRD Kendari yang dilaporkan itu, baru akan dipanggil apabila semua saksi telah diperiksa.
Untuk diketahui, berdasarkan pemberitaan sebelumnya legislator yang diusung PDIP itu dilaporkan seorang ibu berinisial JU ke Polda Sultra terkait dugaan kasus asusila. Berdasarkan laporan, terlapor dianggap telah melakukan tindakan asusila terhadap anak JU yang masih di bawah umur hingga melahirkan anak perempuan namun tidak dinafkahi. (**Azwirman)
