ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo hari ini, (Kamis, 5/1/2016) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian yang digelar di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Saat menyampaikan sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkap sekaligus mengingatkan kepada jajarannya mengenai kunci sukses yang harus dilakukan bila ingin pertanian nasional semakin berkembang.
Namun, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu mengingatkan bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan pintu masuk untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sudah menjadi masalah negara selama bertahun-tahun. Hal tersebut sudah seharusnya membuka mata seluruh pihak bahwa persoalan pertanian tidak lagi dapat dipandang sebelah mata.
“Saya ingin mengingatkan lagi kepada kita semuanya bahwa pembangunan sektor pertanian ini adalah pintu masuk untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sudah menjadi problem kita bertahun-tahun dan juga menekan ketimpangan. Baik ketimpangan wilayah maupun kesenjangan antara kaya dan miskin. Artinya kita tidak bisa lagi melihat bahwa pembangunan pertanian ini dengan sebelah mata. Sektor pertanian harus dikembangkan menjadi alat rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama,” tegas Presiden dalam press releases yang diterima redaksi zonasultra.id.
Adapun kunci sukses pertama yang disampaikan oleh Presiden guna mengembangkan pertanian nasional ialah mengenai ketersediaan air. Bagi Presiden, ketersediaan pasokan air yang mencukupi merupakan faktor terpenting untuk meningkatkan produksi pertanian.
“Urusi itu yang namanya air, baik yang berkaitan dengan irigasi dan waduknya. Karena kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah air. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Kalau ini diselesaikan dan air bisa mengalir ke sawah-sawah kita, saya sangat meyakini itu akan meningkatkan drastis produksi pertanian kita,” terangnya.
Selain ketersediaan pasokan air melalui irigasi dan waduk, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan pentingnya pembangunan embung atau kantong air. Embung tersebut nantinya akan berperan sebagai cadangan air bila musim kemarau tiba.
Menyadari pentingnya embung tersebut, pemerintah bahkan menargetkan pembangunan sekitar 30 ribu embung pada tahun ini.
“Embung tadi dilaporkan baru kira-kira 3 ribu sampai 4 ribu. Tahun ini kita perkirakan dari trio Menteri Pertanian, Menteri Desa, dan Menteri PU (Pekerjaan Umum) target kita di atas 30 ribu embung harus terbangun pada tahun ini. Baik yang kecil, sedang, dan agak besar. Kuncinya memang ada di situ,” ujar Presiden.
Fokus terhadap apa yang dikerjakan berulang kali disampaikan Presiden dalam beberapa kesempatan. Termasuk untuk urusan pertanian ini, fokus terhadap komoditas juga disinggung olehnya.
“Jangan kita ini menanam campur-campur sehingga kita tidak fokus. Misalnya di NTB, khususnya di Kabupaten Dompu, ya sudah konsentrasi di jagung. Jangan dibebani produk yang lain, tapi beri target yang jelas. Kalau targetnya tidak tercapai lihat secara detail masalahnya apa. Kalau bawang misalnya, tadi yang di Solok, sudah bawang saja. Jangan masuk ke produk yang lain,” lanjutnya.
Pengelolaan pertanian tidak cukup hanya pada proses produksi atau menanamnya, tapi juga pada proses pemasarannya. Untuk itu, Presiden meminta agar ke depan jajarannya menyiapkan platform-platform khusus yang dapat menangani dan memasarkan produk pertanian. Pemanfaatan teknologi informasi dalam hal tersebut diyakini mampu untuk menjawab masalah selama ini.
“Saya minta agar infrastruktur pemasaran itu betul-betul dilihat secara detail. Pak Menteri Pertanian dan Pak Mendag (Menteri Perdagangan) ini saya lihat duet yang paling bagus dalam mengelola produk-produk pertanian. Siapkan yang namanya logistic platform, siapkan yang namanya retail platform. Dalam dunia IT yang sekarang ini kita hadapi, tanpa itu jangan berharap ada efisiensi. Sehingga mata rantai di lapangan, di pasaran, dan yang sekarang dikuasai tengkulak-tengkulak itu bisa dipendekkan,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga tak lupa menginstruksikan jajarannya untuk terus berupaya mengkorporasikan petani. Sebab, di masa yang penuh dengan tantangan ini, skala ekonomi yang besar dan juga efisiensi sangat berperan penting.
“Saya sampaikan kepada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Desa bahwa kita harus bisa mengkorporasikan petani. Artinya skala ekonomi harus ada. Tanpa itu jangan berharap pertanian kita akan meningkat produksinya. Dilakukan dengan cara apapun tanpa kita bisa mengkorporasikan petani, sekali lagi jangan harap,” ungkapnya.
Impor Komoditas Pertanian yang Semakin Menurun
Dalam kesempatan tersebut, Presiden sempat menyinggung soal angka impor sejumlah komoditas pertanian. Presiden menyatakan rasa syukurnya melihat angka impor yang terus menurun. Komoditas jagung merupakan salah satu di antara yang mengalami pengurangan impor. Kedepan ia juga meyakini bahwa Indonesia mampu untuk melakukan swasembada pangan.
“Data yang saya peroleh dulu impornya 3,2 juta ton. Data terakhir yang saya terima, impor kita 2016 hanya 900 ribu ton. Anjlok langsung karena pasti ada produksi yang sudah meningkat. Saya meyakini Insya Allah nanti tahun depan 900-nya sudah hilang kalau pekerjaan lapangannya dikerjakan secara detail,” ujarnya.
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian tersebut, turut dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa Kementerian Pertanian tahun anggaran 2017. Pengadaan tersebut diantaranya diperuntukkan untuk pengadaan pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, alat mesin pertanian, dan perluasan cetak sawah.
“Ini kementerian yang pertama, yang melakukan lelang penandatanganan kontrak untuk pengadaan barang dan jasa (di tahun 2017). Ini senilai Rp.31,25 triliun. Saya kira sebuah angka yang sangat besar sekali. Ini akan meningkatkan peredaran uang yang ada di bawah dan kita harapkan dengan ini pertumbuhan ekonomi kita juga akan meningkat,” ujarnya sekaligus mengakhiri sambutannya.
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Penulis : Rustam
