ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Program kampung inggris (English Camp) di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) yang merupakan program 100 hari pemerintahan Ruksamin – Rauf pasca pelantikan ternyata menuai banyak masalah. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program ini juga dianggap tidak membawa pengaruh baik bagi masyarakat Konut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Konut. Saprin mengaku, program kampung inggris seharusnya membawa pengaruh yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, sebab dana yang digelontorkan terbilang cukup tinggi. Anehnya, program ini tidak difokuskan pada satu wilayah tertentu dengan melihat potensi pariwisata daerah yang nantinya banyak diminati wisatawan manca negara.
“Seharusnya pemerinatah membenahi destinasi wisata kita yang ada, dengan maksud agar daerah tersebut dikunjungi wisaman luar. Setelah itu barulah pemerintah mulai menggalakan belajar bahasa asing, dan itu harusnya fokus di satu tempat. Tapi yang terjadi sekarang, para tenaga pengajar ini hanya hanya ditempatkan di sekolah,” kata politisi Partai Golkar itu via selulernya, Kamis (26/7/2017)
Menurutnya, jika tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kecerdasan dan meningkatkan kulaitas sumber daya masyarakat (SDM), maka program ini dinilai gagal total, sebab jika dilihat dari nilai rata-rata pelajaran siswa kebanyakan dibawah nilai standar. Belum lagi masyarakat yang wilayahnya masuk di zona program kampung Inggris sampai saat ini belum mengerti arti dari kalimat Inggris.
“Parahnya lagi, honor pengajar ini ternyata dibebankan di dana BOS, sementara dalam juknis dan juklat penggunaan BOS itu adalah untuk kesejahteraan siswa dan sekolah, ini saja sudah sangat menyalahi aturan. Bahkan beberapa kepala sekolah mengeluhkan ini karena mereka pusing ambilkan dananya lewat mana,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Konawe, Sigit Tosepu mengaku, berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa guru sekolah, menunjukkan jika program kampung inggris sangat jauh dari harapan. Sebab tidak ada hasil yang signifikan yang didapatkan masyarakat maupun pihak sekolah.
Lebih ironisnya lagi, beberapa tenaga pengajar harus pulang lebih awal karena honor yang tak kunjung dibayar oleh pemerintah daerah Konut. Tidak hanya itu saja, fasilitas yang dijanjikan oleh Bupati Konut Ruksamin mulai dari kendaraan operasional dan juga tempat tinggal yang layak hanya dirasakan satu minggu oleh tenaga pengajar.
“Mereka ini kan rata-rata dari luar provinsi, selama tiga bulan di Konut mereka tidak pernah terima honor, makanya banyak yang pulang. PGK melihat, Bupati Konut ini tidak punya tanggunjawab, mulai dari tanggungjawab kepada masyarakat dan juga tanggungjwab kepada tenaga pengajar ini,” ungkap Sigit.
Dia menilai Ruksamin – Rauf belum layak untuk memimpin daerah, sebab tanggungjawab kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan menjadi pemimpin selama lima tahun mendatang tidak terlaksana. Janji mensejahterakan masyarakat melalui program unggulan hanyalah isapan jempol belaka.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemda Konut belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. (A)
Reporter : Restu Sabara
Editor : Kiki
