Anggota Komisi I DPRD Sultra Bustam mengungkapkan, proses pemekaran Provinsi Buton Kepulauan terhambat karena pimpinan DPRD di Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan belum dilantik sehingga belum m
Anggota Komisi I DPRD Sultra Bustam mengungkapkan, proses pemekaran Provinsi Buton Kepulauan terhambat karena pimpinan DPRD di Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan belum dilantik sehingga belum memiliki rekomendasi persetujuan baik dari legislatif maupun eksekutif. Jika rekomendasi itu tidak secepatnya dibahas maka akan semakin menghambat proses pemekaran.
Selain persoalan rekomendasi, Bustam juga menilai kebijakan bupati yang nanti akan terpilih dalam pilkada Desember mendatang, tidak ingin bergabung dengan Buton Kepulauan. Meskipun demikian, asumsi ini sangat kecil kemungkinannya dapat terjadi.
“Seperti kita di Bombana sebenarnya ingin bergabung dengan Buton Kepulauan. Namun setelah dipertimbangkan akses dengan pusat pemerintahan, lebih dekat dengan Provinsi Sultra dalam hal ini Ibukota Kendari,” kata Bustam di Sekretariat DPRD Sultra, Selasa (21/4/2015).(*/Taslim)
