ZONASULTRA.COM, KENDARI – PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) menolak kunjungan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang hendak masuk ke kawasan perusahaan, Rabu (25/11/2020). Sedianya, mereka bakal mengecek aktivitas perusahaan.
Akhirnya, empat orang dari tim Wantannas tak melanjutkan perjalanan ke perusahaan smelter di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka pun memilih bertandang ke Kantor Bupati Konawe dan Polres setempat.
Pembantu Deputi (Bandep) Urusan Lingkungan Alam pada Deputi Bidang Sistem Nasional Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional Brigjen TNI Karev Marpaung mengungkapkan rasa kekesalannya.
“Kita semua yang tidak diizinkan masuk pasti kecewa, sepertinya ini ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ini tidak boleh, negara Indonesia negara yang berdasar hukum, kalau ada yang ditutupi berarti ada sesuatu yang tidak baik, kalau tidak ada hal yang ditutupi kita musti terbuka saja,” kesal Karev Marpaung di Kantor Bupati Konawe.
Menurut Karev, perusahaan beralasan penolakan untuk masuk ke pabrik karena pandemi Covid-19. Padahal, dia mengaku telah menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, sarung tangan dan membatasi personel yang datang hanya empat orang.
“Kami mau ke rumah tapi pintu ditutup bagaimana kami bisa masuk, di sana orangnya gak ada ya membuat malu kami,” ucap Karev.
Karev menjelaskan, kedatangannya ke dalam perusahaan untuk melihat tata kelola nikel di tingkat hilir, mulai dari aktivitas bongkar muat di pelabuhan, pengoperasian tungku dan tenaga kerja. Informasi dan data kemudian diolah dan disusun dalam sebuah laporan lalu diserahkan kepada Presiden RI sebagai Ketua Wantannas. Lebih jauh, laporan itu sebagai dasar membuat kebijakan nasional serta bermuara untuk mewujudkan ketahanan nasional.
“Tata kelola nikel yang baik untuk mewujudkan ketahanan mineral, lalu mewujudkan ketahanan energi yang berwujud ketahanan nasional. Nanti akan kami rumuskan sampai sejauh mana tata kelola nikel yang ada di daerah ini,” tuturnya.
Kendati begitu, mereka dijanjikan perusahaan bakal bertemu di Kota Kendari tapi Wantannas mengaku tak puas dan waktunya terbatas. Sebab, berbeda dengan melihat langsung secara fisik kondisi di lapangan.
“Saya berharap keberadaan VDNI ini sebagai perusahaan yang mendukung pemerintah di pusat maupun di daerah, masalah ketertutupan itu kami akan laporkan ke pimpinan supaya terang benderang,” imbuhnya.
“Kami adalah lembaga negara, ketuanya adalah presiden, kami dari sekretariatnya, dapurnya, pimpinan kami seorang sekjen, jenderal bintang tiga,” pungkas dia.
Deputi Eksternal Manager PT VDNI Achmad A Chairillah Widjan mengatakan, perusahaan tengah menerapkan lockdown sehingga tidak mengizinkan tamu berkunjung. Namun, aktivitas perusahaan tetap berjalan.
“Kunjungan terakhir dari Menko Polhukam setelah itu kebijakan (lockdown) diberlakukan. Ya (aktivitas) masih berjalan,” tulis pria yang karib disapa Nanung ini saat dihubungi melalui WhatsApp, Rabu (25/11/2020). (A)
