ZONASULTRA.ID, UNAAHA – Tunai sudah bakti Kery Saiful Konggoasa (KSK) mengabdikan dirinya sebagai Bupati Konawe. Terhitung Minggu (24/9/2023) embel-embel Bupati Konawe telah terlepas secara aturan.
Selama 240 bulan menjadi Pemimpin kebijakan di Kabupaten Konawe, Kery telah banyak memberikan perubahan yang sangat besar di salah satu kabupaten tertua di Sulawesi Tenggara (Sultra) itu. Kesejahteraan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi perioritas utama kerjanya kini telah tumbuh dengan baik pascapurna baktinya.
Legacy KSK di Konawe kini bisa dinikmati masyarakat Konawe, mulai dari perubahan perwajahan ibu kota kabupaten yang semakin metropolitan, pendidikan yang layak bagi para penerus bangsa, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi yang meroket dari pada kabupaten lain di Bumi Anoa, dan kehidupan yang layak untuk masyarakat yang mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Konawe.
Olehnya itu tak berlebihan jika KSK dapat disebut sebagai Tokoh Perubahan karena di tangan dinginnya memberikan perubahan yang signifikan terhadap kabupaten yang memiliki 257 ribuan penduduk itu.
Tentunya itu dapat terjadi karena keikhlasan mantan Ketua DPRD Konawe selama menjalankan tugasnya, karena tak bisa dinafikan banyak kepala daerah yang hanya mementingkan pribadinya dari pada kepentingan masyarakat yang berdampak pada kemajuan daerah yang dipimpinnya.
Keberhasilan KSK memimpin Konawe tentunya tentunya bukan hanya isapan jempol belaka. Pasalnya itu dibuktikan dengan pengakuan-pengakuan dari pemerintah pusat yang menilai KSK saat memimpin Konawe berhasil, salah satunya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI April 2023 lalu, di mana penghargaan itu diberikan karena kinerja KSK yang dinilai sangat tinggi.
Disebut Bapak Investasi Sultra
Investasi disebuah daerah sangat mempengaruhi pertumbuhan daerah itu sendiri, mulai dari pendidikan, ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan sangat mempengaruhi jika Investasi itu tumbuh di sebuah daerah.
Hal itu yang membuat KSK menggaet investor besar untuk mau menanam uangnya di Kabupaten Konawe, yang dibuktikan dengan tujuh hal.
Pertama, Konawe berhasil mendapat penghargaan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kedua, realisasi investasi Konawe berada pada peringkat 7 besar Indonesia dengan nilai investasi Rp20,056 triliun.
Ketiga, investasi Rp20,056 T Konawe 2021 tersebut ternyata setara dengan 14 tahun APBD Konawe, dengan hitungan berdasarkan ABPD 2022 senilai Rp1,4 T.
Keempat, investasi Rp20,056 T tersebut juga setara dengan 5 tahun ABPD Sultra dengan hitungan ABPD Sultra 2022 senilai Rp3,838 T. Artinya, investasi itu sama dengan satu periode masa jabatan pemerintahan seorang gubernur.
Kelima, sejak 2018 hingga 2021, investasi yang tercatat masuk di Konawe sudah lebih Rp60 T. Padahal target pemerintahan KSK periode kedua (2018-2023) hanya sampai Rp50 T.
Keenam, hanya KSK yang mampu melakukannya. KSK mampu mendatangkan investor Tiongkok untuk berinvestasi di Konawe sejak 2014 maka terbangunlah mega industri pengolahan nikel di Kecamatan Morosi, yakni PT VDNI dan PT OSS. Dua raksasa asal Tiongkok itu hingga saat ini telah mempekerjakan sebanyak 25 ribu karyawan lokal, bahkan menarget dapat mempekerjakan hingga 60 ribu karyawan.
Ketujuh, target realisasi investasi tahun 2022 yang direncanakan KSK bakal lebih fantastis lagi. Untuk pabrik hilirisasi pengolahan dari PT VDNI dan OSS, setidaknya kata KSK ada sekira Rp32 T. Menurutnya, nilai itu masih bisa bertumbuh.
IPM Konawe Terus Meningkat
Selama 10 Tahun kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa (KSK) di Kabupaten Konawe terus memberikan tren positif dari seluruh aspek. Di tangan dinginnya mengubah Konawe menjadi kabupaten yang kini diperhitungkan di skala nasional bahkan dunia karena tata kelola pemerintahannya yang sangat mendukung adanya investasi sehingga investasi di Kabupaten Konawe meningkat pesat.
Hal tersebut pun menjadi hal yang positif untuk segara aspek, salah satunya pembangunan sumber daya manusia (SDM), di mana itu ditunjukkan dengan naiknya grafik IPM di Konawe. IPM Konawe saat ini berada di angka 72,04 persen. Meningkat dibandingkan tahun 2021 diangka 71,48 persen.
Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Yakni, dimensi kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Dirinya menyebut, tahun 2021, IPM Konawe berada di peringkat keempat dari 17 kabupaten/kota se-Sultra. Tepatnya, berada dibawah kota Kendari, Baubau, serta Kolaka.
PAD Meningkat, Sektor Pendidikan Kena Dampak
Selama dua periode memimpin Konawe, telah banyak perubahan signifikan yang telah dilakukan seorang KSK.
Salah satu hal yang paling menonjol adalah pertumbuhan ekonominya. Hal itu dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan dalam satu dekade terakhir.
Ketika awal menjabat tahun 2013 lalu, PAD Konawe hanyalah Rp23 miliar. Saat ini PAD Konawe mengalami kenaikan yang berkali-kali lipat. Dan di kepemimpinan KSK naik hingga 100 persen lebih, pada angka Rp210 miliar.
Tentunya PAD yang diterima oleh pemerintah tersebut yang salah satunya berasal dari investasi besar di Bumi Konawe, salah satunya, mega industri Morosi, yakni PT VDNI Park. Akan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Konawe dan seluruh sektor akan kena dampaknya salah satunya pendidikan, di mana dukungan KSK di dunia pendidikan menjadi hal yang utama, dengan tujuan peningkatan SDM masyarakat.
Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Rakyat Miskin
D imasa Kepemimpinannya, KSK melalui Pemkab Konawe terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Khususnya masyarakat yang tergolong tidak mampu.
Pemkab Konawe berkolaborasi dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit (RS) dalam hal pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Sehingga pasien miskin bisa berobat gratis. Karena saat ini banyak program hasil inovasi BLUD RS Konawe yang dapat meringankan beban biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu.
“Selama ini pemikiran masyarakat bahwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis hanya bagi mereka yang mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), padahal ada banyak kebijakan alternatif yang bisa ditempuh oleh pihak BLUD RSUD Konawe untuk meringankan beban pasien miskin,” ungkap Direktur BLUD RSUD Konawe, dr Agus Lahida.
Besarnya biaya pengobatan dan perawatan di RS membuat kebijakan pemerintah sangat terbatas memberikan kuota KIS. Sehingga dimungkinkan tidak semua warga miskin akan mendapatkan jaminan kesehatan itu.
Namun, kata dia, pihaknya tidak berhenti disitu. Dirinya tetap memikirkan solusi bagi pasien tidak mampu yang tidak memiliki kartu jaminan biaya kesehatan seperti KIS. Supaya masyarakat Konawe dapat sehat.
Solusinya yang dimaksud yakni dengan kolaborasi pemerintah daerah dengan BLUD RS Konawe maka terdapat program gemilang. Program gemilang itu, masih kata Agus, merupakan bantuan dari KSK saat masih menjabat Bupati Konawe yang sumber pembiayaannya dialokasikan dari APBD setiap tahun anggaran berjalan. Jaminan biaya itu sampai pada tingkat pelayanan tindakan operasi.
Swasembada Padi
Di masa Kepemimpinan KSK menjadi Bupati Konawe dirinya terus memperluas market komoditas unggulan di sektor pertanian, yakni beras Konawe. Sebagai pemegang kendali di daerah swasembada beras, KSK intens membangun kemitraan dengan daerah lain. Tentunya, dalam hal pemasaran hasil produksi beras Konawe yang melimpah.
Setelah sukses menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar), KSK saat itu juga telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab Buton terkait pengiriman beras Konawe ke daerah penghasil aspal terbesar di Indonesia tersebut.
Kerja sama antar daerah di Sultra khususnya Pemkab Konawe dan Buton, memang harus terus digencarkan. Sebab menurutnya, setiap daerah punya keunggulan komparatif dan kompetitif yang berbeda-beda. Tapi tentunya juga, ada kelemahan masing-masing yang dimiliki setiap daerah. Nah, untuk mengisi kelemahan itu, Pemkab Buton minta ke Konawe untuk membangun kerja sama khususnya menyangkut suplai beras.
“Sejak dulu, Konawe sudah swasembada beras. Selain beras, nanti kita akan lihat komoditas pertanian apa lagi yang dibutuhkan Pemkab Buton. Jadi, tergantung kebutuhan dari sana. Tapi untuk sementara ini, yang mereka butuhkan adalah beras,” ujar KSK.
Untuk diketahui Pemkab Konawe sudah lebih dulu menjalin kemitraan serupa dengan pemkab Muna Barat (Mubar). Lewat kerja sama itu, untuk tahap awal, 81 ton beras Konawe telah dipasok ke Mubar pada 8 April 2023 kemarin.
Secara keseluruhan, beras yang bakal disuplai ke Mubar, yakni sebanyak 211 ton. Dan dari sisi pertanian, Konawe saat ini mengalami surplus beras. Luas areal persawahan di Konawe mencapai 45.500 hektare. Dalam setahun, petani memanen padi 2 kali. Bahkan di sejumlah wilayah basis persawahan semisal di Kecamatan Tongauna, petani bisa memanen padi 3 kali dalam setahun.
Lahan persawahan yang tidak teraliri air akibat penutupan saluran irigasi tersebut, berjumlah sekira 6.000 hektare. Dengan demikian, Konawe masih punya lahan persawahan produktif seluas 39.500 hektare. (Adv)
