ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kolaka Abdul Haris Rahim tengah menjadi sorotan.
Pejabat tinggi pratama hasil seleksi jabatan tahun 2015 tersebut jadi bahan pembicaraan karena ia dikenal sebagai salah satu petinggi Pemda Kolaka yang sangat “rajin” melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
Karena seringnya melakukan perjalanan dinas, camat Mowewe Utara di era kepemimpinan Buhari Matta itu jarang mengikuti apel, rapat-rapat, maupun kegiatan penting lainnya di lingkup Pemda Kolaka.
Ditemui usai membuka rakor dan evaluasi tim terpadu (Timdu) penanganan konflik sosial kabupaten dan kota se-Sultra di Kolaka, Rabu (24/5/2017) lalu, Wakil Bupati Kolaka Muhammad Jayadin membenarkan hal itu.
“Memang begitu (rajin keluar daerah) padahal pak bupati sudah berkali-kali mengingatkan agar semua kepala SKPD fokus pada pekerjaannya di sini. Kurangi keluar daerah, kalau tidak penting diwakilkan saja,” ujarnya.
Diakui Jayadin, Haris Rahim hanyalah salah satu dari segelintir pejabat yang dikenal rajin melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, utamanya tujuan Jakarta.
Padahal kata Jayadin, bupati telah berkali-kali mengingatkan seluruh pimpinan SKPD agar membatasi perjalanan dinas pada urusan sangat penting saja, yang penanganannya tidak dapat didelegasikan ke pejabat di tingkat bawah.
“Tugas utama kita kan ada disini bukan di Jakarta. Masa sebentar-sebentar ke Jakarta. Lagi pula kan tidak semua kegiatan harus kepala SKPD yang hadir, bisa juga pejabat di bidang terkait atau seksi yang terkait,” tambahnya.
Jayadin mengungkapkan bahwa dalam waktu kurang dari satu bulan Haris Rahim telah melakukan sedikitnya 4 kali perjalanan dinas tujuan Jakarta dan daerah lain. Dengan fakta tersebut Jayadin pun berkesimpulan bahwa total waktu berkantor Haris Rahim di Kesbangpol Kolaka tidak sampai 7 hari.
Diakui Jayadin, seringnya seorang pimpinan SKPD melakukan perjalanan dinas ke luar daerah memang tidak selalu berimplikasi langsung pada kinerja organisasi.
Hanya saja dari sisi koordinasi dengan instansi atau organisasi lain hal itu dapat menimbulkan imbas, terutama jika kehadiran pimpinan SKPD menjadi syarat yang mutlak dalam berkoordinasi.
Dicontohkan Jayadin, Rakor Timdu dan evaluasi konflik sosial yang diikuti oleh jajaran Kesbangpol se-Sultra semestinya dihadiri oleh Haris Rahim selaku kepala Kesbangpol sekaligus tuan rumah.
“Tapi tadi itu hanya beberapa saja yang hadir dari Kesbang Kolaka. Hanya ada kepala bidang dengan staf hadir. Saya koordinasi dengan kepala Kesbangpol provinsi beliau katakan seharusnya kepala Kesbangpol Kolaka hadir juga,” beber Jayadin.
Lebih jauh dikatakan mantan pejabat di PT Antam UBPN Sultra itu, dalam beberapa hari terakhir dirinya sering menolak menandatangani SPT yang disodorkan kepadanya.
Penolakannya untuk menandatangani SPT didasari SOP, bahwa sepanjang bupati masih berkantor di Kolaka maka bupatilah yang berhak mengeluarkan SPT itu. “Kecuali berhalangan baru wakil bupati. Itu pun harus jelas urusannya. Makanya banyak juga yang saya tolak,” ujarnya.
Sebelumnya Muhammad Jayadin selaku Wakil Bupati Kolaka membuka pelaksanaan Rakor dan evaluasi penanganan konflik sosial di salah satu hotel di Kolaka.
Kegiatan yang dihadiri langsung Kepala Kesbangpol Sultra Yusuf Mundu itu diikuti 40-an peserta yang berasal dari seluruh badan Kesbangpol kabupaten dan kota di Sultra.
Dalam kegiatan tersebut Kolaka mengikutsertakan 9 peserta. Sayangnya kegiatan berskala provinsi tersebut tidak dihadiri oleh kepala Kesbangpol Kolaka Haris Rahim.
Dalam Rakor tersebut Kepala Kesbangpol Sultra sempat mengungkapkan bahwa Kolaka merupakan salah satu dari 9 kabupaten/kota di Sultra yang belum memasukkan laporan rutin menyangkut penanganan konflik sosial. (A)
Reporter: Abdul Saban
Editor: Jumriati
