ZONASULTRA.COM, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan seluruh Penjabat (Pj) dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur se Indonesia dan sejumlah Eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengelar rapat di kantor Komisi Anti Rasuah, Selasa (26/2/2018).
Kegiatan itu dalam rangka mewujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang baik, bersih, efisien dan efektif.
Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi menjelaskan, dalam pertemuan itu KPK menekankan sejumlah poin penting kepada seluruh Pj dan Pjs Gubernur. Hal itu dimaksud agar Pj dan Pjs Gubernur lebih memperhatikan area yang rawan korupsi, seperti antara lain aspek perizinan.
“Seperti misalnya ijin tambang dan kehutanan, pengadaan barang dan jasa, planning dan budgetting. Khususnya dalam pengelolaan APBD, politik uang dalam pilkada dan juga pengangkatan pejabat-pejabat,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Teguh, diharapkan seluruh Pj dan Pjs Gubernur mampu memberikan contoh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Tidak hanya itu, tambahnya, dalam waktu yang relatif terbatas diharapkan dapat membangun fondasi dan sistem yang baik yang dapat digunakan oleh KDH terpilih.
“Apa yang ditekankan oleh KPK tentunya harus direspon secara positif, oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sultra dan Kabupaten/Kota se Sultra. Dan saya sebagai Pj Gubernur Sultra pastinya akan berusaha semaksimal dan sebaik mungkin agar hal itu bisa terwujud,” tegasnya.
Untuk itu, Teguh pun meminta dukungan dan kerjasama dari semua pihak termasuk seluruh lapisan masyarakat Sultra dalam membangun Sultra yang lebih baik lagi. (B)
