ZONASULTRA.COM, RAHA – Pemerintah kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) ternyata punya keinginan besar untuk melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Padahal sebelumnya Pemda Muna, termasuk salah satu daerah yang ‘ogah’ soal rencana Pemerintah pusat menganggarkan gaji lewat APBD.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) kabupaten Muna, Rustam mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah mengirim data base tenaga honorer K2 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (KemenPan RB) sebanyak 539 orang.
“Kita sudah usulkan sekitar 509 tenaga guru honorer 22 tenaga penyuluh Pertanian dan 8 tenaga kesehatan,” terang Rustam, Senin (11/2/2019).
Sementara itu, soal mekanisme pengangkatan tenaga PPPK rencananya terbagi dalam dua tahap. Tahap satu dikhususkan bagi eks tenaga honorer K2 yang sudah masuk database.
“Tahap satu ini kita sudah usulkan khusus tenaga honorer K2 tenaga guru penyuluh Pertanian dan tenaga Kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, saat ini pihaknya tengah menunggu informasi resmi dari KemenPan-RB soal formasi yang kini dalam tahap validasi database tenaga honorer. “Kemenpan sudah validasi data honorer K2 di Muna. Kita juga tunggu jumlah kuota,” cetusnya.
Namun kata Rustam, database sejak tahun 2013 yang tergabung bersama kabupaten Muna Barat berjumlah sekitar empat ribuan. Sementara yang diusulkan untuk perekrutan tenaga PPPK hanya sekitar 539 orang.
“Kendalanya, database yang diusulkan untuk Muna sekitar 539 dan Muna Barat 99 orang. Namun itu tak jadi soal. Tidak susah, tinggal dikurangkan jadi sisa 440 orang yang akan kita usulkan,” ungkap Rustam. (b)
