ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI – Terkait rencana pemberlakuan peraturan daerah (Perda) tentang kelembagaan baru di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), dinas pendidikan nasional, kebudayaan, pemuda dan olah raga (Dikbudpora) setempat mengundang sejumlah pemuda yang tersebar dalam berbagai organisasi kepemudaan (OKP), Kamis (20/10/2016).
Sekretaris Dikbudpora Wakatobi La Ode Urfin mengungkapkan, dalam kelembagaan baru nanti bidang pemuda dan olah raga yang selama ini berada di Dikbudpora akan terpisah dan menjadi satu unit kerja sesuai nomenklatur, yakni Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi.
Sebelum dinas pemuda dan llah raga memiliki otonom tersendiri lanjut La Ode Urfin, tentu harus ada rencana strategis (renstra) dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Untuk menyusun renstra program ke depan maka peran pemuda sangat diharapkan.
“Sebelum perda kelembagaan baru berjalan di mana ada Dinas Pemuda dan Olah Raga, tentu sudah harus ada renstra program agar unit kerja yang baru ini bisa kerja maksimal sesuai tupoksinya. Untuk menyusun renstra program maka peran pemuda sangat diharapkan sehingga program kerja nanti benar-benar mewakili aspirasi pemuda kaitannya dengan peran pemuda dalam membangun daerah,” terang La Ode Urfin, usai membuka diskusi pemuda di Wangi-Wangi, hari ini.
Kepala Bidang (Kabid) Pemuda dan Olah Raga Dikbudpora Wakatobi Sahibudin menambahkan, program kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Wakatobi ke depan harus menyerap aspirasi pemuda karena pemuda adalah generasi penerus bangsa.
“Kita harapkan masukan pemuda dalam menyusun renstra program kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga. Jika menurut pemuda dalam membangun daerah bisa dilakukan dalam berbagai event olah raga, maka pengelolaan dan pengembangan olah raga termasuk atlitnya harus fokus di bidang apa saja,” tambah Sahibudin.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Wakatobi Juhaidin mengatakan perda kelembagaan baru menunggu tindak lanjut Peraturan Bupati (Perbup). Sambil menunggu Perbup maka tim khusus yang dibentuk sementara menyusun program kerja untuk setiap unit kerja sesuai nomenklatur.
“Perda kelembagaan baru sudah ada kebetulan hasil perbaikan dari Gubernur Sultra sudah selesai juga. Namun untuk pelaksanaan perda kelembagaan baru ini tentu harus ditunjang dengan Perbup. Kita upayakan akhir tahun 2016 ini sudah efektif. Karena APBD Wakatobi Tahun 2017 sudah mengacu pada kelembagaan baru,” tutup Juhaidin. (B)
Reporter: Duriani
Editor: Jumriati
